MediaMerdeka.com – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membeberkan bahwa rata-rata anggaran pengadaan barang dan jasa pihak pemerintah mencapai angka fantastis, yakni Rp1.200 triliun per tahun.
Meski proses digitalisasi terus digenjot, LKPP mengakui masih adanya kendala dalam hal aksesibilitas data untuk masyarakat sekitar awam.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP, Hermawan, menerangkan bahwa nilai pengadaan yang tercatat pada saat ini memang berada di angka Rp800 triliun, namun jumlah tersebut ditentukan akan terus bertumbuh seiring berjalannya tahun anggaran.
“Sebenarnya rata-rata 1.200 triliun per tahun, rata-rata. Memang per pada hari ini masih 800 triliun tapi biasanya akan tumbuh, akan muncul lagi. Sampai nol desimal kedua itu dapat dikalikan,” ujar Hermawan dalam sebuah diskusi publik bersama ICW (Indonesia Corruption Watch) di Resonansi Space, Jakarta Selatan pada Kamis (21/5/2026).
Transformasi Digital dan Keterbukaan Data
Hermawan mengenang bagaimana proses pengadaan di Indonesia bertransformasi dari sistem manual yang rentan, menuju sistem elektronik sejak berdirinya LKPP.
Ia menegaskan bahwa prinsip transparansi kini menjadi ujung tombak dalam setiap proses belanja negara.
“Dulu orang pegang mouse saja gemeteran lah kira-kira begitu. Bertransformasi begitu LKPP dibentuk, lalu kita membangun satu sistem. Makin sejumlah orang paham tentang pengadaan makin bagus,” ujarnya.
Menurutnya, data pengadaan pada saat ini telah amat terbuka dan dapat diakses oleh siapa pun tanpa wajib menjalankan pengisian data diri atau login.
Hal ini dilakukan agar publik, termasuk media dan peneliti, dapat ikut serta mengawasi penggunaan uang pajak.
“Setransparan itu dan catatannya kira-kira data itu dapat kita ambil, kita peroleh tanpa wajib login. Harapannya taxpayer kita juga dapat ngecek gitu ya. Jadi publik dapat ramai-ramai ngecek data,” tambah Hermawan.
Kendala Sistem dan Literasi Publik
Meski data telah tersedia, Hermawan mengakui bahwa sistem yang dibangun pihak pemerintah pada saat ini masih belum cukup mudah demi dipahami oleh masyarakat sekitar umum yang tidak memiliki latar belakang teknis pengadaan.
“Memang sampai pada hari ini wajib kita akui barangkali sistem yang kami bangun itu masih belum terlalu user friendly berakibat publik memang wajib ditambahkan fitur-fitur lain yang makin user friendly,” akunya.
More Read
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan literasi (literacy gap) di tengah masyarakat sekitar terkait istilah-istilah teknis dalam pengadaan, bagaikan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
