MediaMerdeka.com – Sekitar wacana pemisahan pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), Partai NasDem menegaskan kesiapannya demi melangsungkan diskusi makin mendalam.
Langkah ini menanggapi usulan Partai Golkar yang menilai skema pelaksanaan Pileg makin awal dapat mengembalikan fungsi perolehan suara sebagai syarat ambang batas pencalonan kepala negara.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyambut positif gagasan tersebut.
Ia menilai pelaksanaan pemilu serentak pada periode semasih belumnya cukup menyita energi dan konsentrasi seluruh pihak pengurus partai.
“Ide pemisahan pilpres dan pileg menarik demi didiskusikan makin lanjut. Nasdem siap demi ikut berembuk demi membicarakannya,” ujar Hermawi kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Ia mengimbuhkan, bahwa pengalaman pemilu serentak lalu tidak cuma melelahkan untuk jajaran pengurus partai di seluruh tingkatan, namun juga berdampak pada kedalaman pemberitaan media lantaran sejumlahnya fokus informasi yang wajib disaapabilan dalam satu waktu.
“Berkaca pada pengalaman pemilu pada hari semasih belumnya yg menyatukan seluruh pemilihan : pileg dan pilpres, emang terasa amat memecah konsentrasi dan amat menguras energy, amat melelahkan demi para pengurus partai di seluruh tingkat,” ungkapnya.
Semasih belumnya, Partai Golkar mengusulkan agar penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipisahkan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai, skema pelaksanaan Pileg yang digelar makin awal ketimbang Pilpres dapat mengembalikan fungsi hasil perolehan suara Pileg sebagai syarat ambang batas pencalonan kepala negara.
“Ya kita telah punya pengalaman bagaikan Pemilu 2014, Pileg dulu, lalu Pilpres, baru Pilkada. Hasil Pileg di tahun itulah yang akan menjadi ‘tiket’ pencalonan Pilpres,” ujar Doli kepada wartawan, dikutip Rabu (23/9/2026).
Ia lalu menyampaikan sejumlah alasan utama di balik usulan pemisahan jadwal pemilu tersebut.
Pertama, kata dia, berkaitan bersama fokus masyarakat sekitar dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pemisahan jadwal pemilihan dapat menyerahkan waktu untuk masyarakat sekitar demi mengenali para calon tanpa terdistraksi oleh agenda pemilu lain.
Kemudian alasan berikutnya, Doli menyinggung isu legitimasi pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang digelar serentak.
Lalu alasan terakhir berfokus pada faktor teknis di lapangan. Doli menyebut bahwa pemisahan jadwal ketiga jenis pemilu tersebut dapat menekan tingkat kerumitan dan beban kerja para petugas pemilu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

