MediaMerdeka.com – Laporan majalah internasional The Economist bertajuk “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy” menjadi pertanda dari buruknya tata-kelola pihak pemerintahan di Indonesia.
Dalam diskusi publik di Universitas Paramadina, sejumlah pakar menilai kritik itu merupakan alarm struktural untuk dekonstruksi kelembagaan negara yg kian terang. Tidak ada jalan lain bila mau selamat kecuali menjalankan evaluasi total.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menyorot tajam soal fungsi negara hukum yang kian dikerdilkan demi syahwat politik praktis dan banal.
“Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini merasakan pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar demi merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan,” ujar Sudirman, Jumat (22/5/2026)
Menurutnya, akumulasi kerusakan tata-kelola selama satu dekade terakhir telah menggeser kepemimpinan institusional menjadi personalisasi kekuasaan.
Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan. Semua siasat itu semata demi menang pemilu.
Peneliti Utama BRIN, Prof. Siti Zuhro, memperkuat analisis tersebut. Proses politik pada hari ini, ujarnya, telah kehilangan substansi demokrasi akibat fungsi checks and balances-nya absen.
“Pemilu cuma ‘ethok-ethok’ (pura-pura) demokrasi. Masyarakat di-fait accompli bersama pilihan elite. Sementara partai politik sibuk menjaga barikade kekuasaan masing-masing,” kata Siti.
Siti mengimbuhkan, gemuknya struktur kabinet pada saat ini tidak sebanding bersama kinerjanya.
“Dalam teori failing state, ini merupakan fase awal dari disfungsi kelembagaan. Ini bukan jatuh ke jurang tiba-tiba, tapi kemunduran perlahan yang dianggap normal (normalized decay). Padahal kita sedang amat tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan permanen, jurang negara tidak berhasil itu dapat menjadi kenyataan,” ujarnya.
Runtuhnya fungsi sharing kelembagaan politik ini berdampak langsung pada rapuhnya ruang fiskal.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengkritik fakirnya proses teknokrasi dalam perumusan kebijakan yang kini didominasi pola reverse planning.
“Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memampangkan karakter pwrumusan program pada hari ini: reverse planning. Ia dibikin dulu, baru direncanakan lalu,” kata Wijayanto.
Ketiadaan perencanaan matang menciptakan anggaran dipaksa membiayai program populis yang menyedot hingga 10% pendapatan negara di tengah lesunya penerimaan pajak.
More Read
Di tingkat akar rumput, ketidaktentuan hukum bergeser menjadi ketakutan untuk tersangka usaha akibat maraknya kriminalisasi kebijakan dan penegakan hukum yang tebang pilih.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
