MediaMerdeka.com – Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Keaparatur negara kementerianan Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan scam, judi online, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan digital. Langkah ini dilakukan sebagai untukan dari komitmen bersama demi membangun ekosistem keuangan digital yang aman, tepercaya, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sekitar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam OJK Banking Forum 2026 bertema “Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital” yang diselenggarakan di Kantor OJK (15/7/2026). Forum tersebut dihadiri Ketua Umum PERBANAS sekaligus Direktur Utama BRI Hery Gunardi, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Hery Gunardi menegaskan bahwa industri perbankan, termasuk BRI mendukung penuh berbagai langkah yang diinisiasi pihak pemerintah dan regulator dalam menekan maraknya praktik perjudian online serta kejahatan keuangan digital lainnya.
Hery menuturkan koordinasi antara regulator, pihak pemerintah, dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam mempersempit ruang gerak tersangka kejahatan. Selain memperkuat edukasi kepada masyarakat sekitar, perbankan juga terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan melalui penguatan sistem deteksi fraud atau biasa disebut Fraud Detection System (FDS).
“Industri perbankan, termasuk BRI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan kejahatan keuangan lainnya. Kami telah menjalankan koordinasi secara intensif bersama regulator demi memperkuat langkah-langkah pencegahan. Di sisi perbankan, kami terus meningkatkan pemanfaatan FDS demi mendeteksi transaksi maupun rekening yang memperlihatkan pola anomali. Rekening yang terindikasi digunakan demi aktivitas ilegal akan dalam waktu dekat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Hery.
Meski demikian, Hery menerangkan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah, regulator, aparat penegak hukum, industri perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, kejahatan tersebut tidak cuma menimbulkan kerugian finansial, namun juga berdampak terhadap kesehatan mental, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dalam forum tersebut juga disampaikan deklarasi bersama mengenai langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menjaga dan meningkatkan integritas sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat sekitar dari penyalahgunaan aktivitas perjudian online maupun kejahatan keuangan lainnya demi memperkuat ketahanan ekonomi digital Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa tantangan sektor jasa keuangan pada saat ini tidak cuma menjaga kesehatan industri, namun juga mengonfirmasi perlindungan konsumen di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan digital.
Transformasi digital, lanjut Friderica, wajib diiringi bersama penguatan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Ia juga mengajak seluruh industri perbankan menjadikan pemberantasan judi online sebagai komitmen bersama, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi.
Senada, Dian Ediana Rae turut menyampaikan bahwa perbankan memegang peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.
“Perbankan memegang peran sentral dalam sistem keuangan nasional dan dituntut demi senantiasa menjaga kepercayaan publik, berakibat peningkatan upaya pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan produk dan/atau layanan perbankan serta peningkatan tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang strategis dalam era transformasi digital ini,” kata Dian.
Hingga Mei 2026, OJK mencatat 2,8 juta penolakan hubungan usaha bersama calon nasabah, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha bersama nasabah yang terindikasi terkait perjudian online, serta 32.454 rekening telah diblokir setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).
Selain itu, industri perbankan telah menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan bersama indikasi tindak pidana asal perjudian pada 2025 meningkat 260,03%, yang memperlihatkan tingginya komitmen industri perbankan sekaligus besarnya tantangan pemberantasan perjudian online.
Sementara itu, Meutya Hafid menyampaikan bahwa pemberantasan perjudian online wajib dilakukan secara menyeluruh bersama memutus seluruh mata rantai ekosistemnya, tidak cuma melalui pemutusan akses terhadap situs.
More Read
Komdigi akan terus memperkuat upaya pemberantasan perjudian online melalui penanganan konten dan pemutusan akses terhadap berbagai platform digital. Hingga Juli 2026, Komdigi telah menangani makin dari 6,7 juta konten bermuatan perjudian online di berbagai platform digital.
“Pemberantasan judi online tidak boleh berhenti cuma pada pemutusan akses situs, namun wajib menyasar keseluruhan ekosistemnya. Pemutusan situs wajib dibarengi bersama memutus rekening-rekening penampung yang menjadi jalur utama perputaran dana perjudian online,” kata Meutya.
Melalui OJK Banking Forum 2026, sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat sekitar terhadap layanan perbankan digital. Dengan tata kelola yang semakin kuat dan kolaborasi yang berkelanjutan, industri perbankan nasional diharapkan mampu menghadirkan ekosistem keuangan yang aman, tepercaya, dan berintegritas, serta menyerahkan perlindungan yang semakin optimal kepada masyarakat sekitar di era digital. ***
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
