MediaMerdeka.com – Aksi Kamisan ke-921 yang digelar pada Kamis (20/8/2026) kembali menjadi ruang untuk masyarakat sekitar demi menyuarakan berbagai persoalan.
Dalam aksi tersebut, Aurel, mahasiswi Kriminologi Universitas Indonesia (UI), menyoroti intimidasi hingga kriminalisasi yang disebut dialami masyarakat sekitar adat yang menepis pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay Lambo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menyinggung salah satu bentuk perlawanan para mama saat berupaya menghalau tim survei yang datang ke lokasi. Para wanita adat disebut membuka pakaian untukan atas sebagai bentuk protes.
Aurel juga menyoroti respons aparat terhadap aksi tersebut.
“Wah saya lagi nonton film pornografi,” kata Aurel menirukan ucapan salah satu aparat, dalam orasinya pada Aksi Kamisan ke-921, dikutip mediamerdeka.com, Kamis (20/8/2026).
“Bayangkan itu yang dilakukan aparat, aparat itu tidak sempat peduli pada kita.” tegas Aurel
Aurel menyebutkan, penolakan masyarakat sekitar bukan berarti mereka menepis pembangunan.
“Jadi wanita adat di sana atau dapat kita panggil para mama, penolakan yang mereka lakukan bukan lantaran mereka merupakan orang-orang yang anti pembangunan,mereka setuju bersama kehadiran PSN Bendungan Mbay Lambo Nusa Tenggara Timur yang hadir demi mensejahterakan hidup mereka,” ujar Aurel.
Aurel menyebutkan, masyarakat sekitar adat menepis lokasi pembangunan bendungan yang berada di tiga desa, yakni Desa Labolewa, Desa Ulu Pulu, dan Desa Rembutowe.
Ia mengaku sempat mewawancarai masyarakat sekitar yang menjalankan penolakan pada April dan Mei lalu.
Menurutnya, lokasi yang dipilih pihak pemerintah berpotensi menenggelamkan ketiga desa tersebut.
“Ada apa lokasi yang dipilih pihak pemerintah, jadi lokasi tersebut yang dipilih pihak pemerintah akan menenggelamkan 3 desa tersebut,” katanya.
Bagi masyarakat sekitar adat, kehilangan tanah berarti kehilangan makin dari sekadar tempat tinggal.
“Sedangkan untuk mereka yang merupakan masyarakat sekitar adat, kehilangan tanah bukan cuma kehilangan rumah, berarti mereka kehilangan tempat bercocok tanam, berkebun, mereka kehilangan sumber mata pencaharian mereka dan itu seluruh akan tenggelam lantaran hadirnya pembangunan bendungan,” ujar Aurel.
More Read
Menurut Aurel, keberadaan PSN beserta regulasi yang ditujukan demi mempercepat pembangunan justru dinilai dapat membuka ruang untuk tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat sekitar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
