MediaMerdeka.com – Fenomena taruhan politik atau tradisi botoh kembali membayangi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Praktik judi politik yang marak terjadi di tingkat desa ini dinilai tidak cuma merusak prinsip demokrasi masyarakat sekitar namun turut berpotensi besar memicu konflik sosial antar pendukung serta melestarikan politik uang.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi menyebut tidak jarang praktik botoh menempatkan pemenangan calon kepala desa sebagai bahan taruhan bersama nilai transaksi yang tidak sedikit.
Ketika taruhan telah menyentuh angka yang amat fantastis, para tersangka perjudian akan menghalalkan segala cara agar tidak merasakan kerugian finansial.
Kondisi tersebut memperparah pola pikir pragmatis masyarakat sekitar di tingkat akar rumput.
Trickle-down effect atau efek rembesan ke bawah dari politik uang menciptakan masyarakat sekitar terbiasa menilai proses politik cuma dari keuntungan materiil sesaat.
“Ini amat-amat merusak demokrasi desa, ya, demokrasi masyarakat sekitar bawah,” kata Ridho kepada MediaMerdeka.com, Kamis (22/10/2026).
Selain dampak finansial dan moral, persaingan ketat dalam Pilkades yang ditunggangi oleh kepentingan para botoh rawan memicu bentrokan fisik.
Kerawanan ini makin tinggi apabila kontestasi politik desa melibatkan persaingan antar kelompok, klan, atau etnis.
“Sehingga konflik yang berdampak pada fisik, pertarungan fisik barangkali terjadi cuma berawal dari antar etnis, lalu lalu terjadi kesalahpahaman, lalu politik uang saling menyalahkan, wah ini berdampak serius ke depannya,” ujarnya.
Untuk meredam maraknya praktik perjudian politik ini, diperlukan penegakan aturan yang spesifik serta langkah preventif yang terstruktur.
Pemerintah dan perangkat desa dituntut aktif menyerahkan pendidikan politik secara berkesinambungan melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye di tengah masyarakat sekitar.
“Kalau dibiarkan saja ini dapat menciptakan generasi yang pragmatis, serba berpikir apa-apa wajib bersama uang. Ini merusak moral, merusak cara berpikir generasi Indonesia yang akan datang, tidak ingin bekerja keras, tidak ingin menghargai proses, yang penting apa-apa serba dapat uang cepat,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
