MediaMerdeka.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang akhirnya menembus level Rp18.000 per dolar AS mengawali menyerahkan tekanan serius terhadap dunia usaha.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengingatkan bahwa dampak pelemahan rupiah tidak cuma terlihat pada pasar keuangan, namun telah merembet ke sektor riil melalui kenaikan biaya produksi, pembiayaan, hingga penurunan optimisme industri.
Menurut Shinta, tekanan terhadap rupiah sebenarnya telah berlangsung sejak awal tahun. Dari posisi sekitar Rp16.800 per dolar AS pada Januari 2026, mata uang Garuda terus melemah hingga mendekati Rp17.000 pada akhir kuartal I dan kini menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.
“Artinya, dunia usaha telah menyikapi tekanan nilai tukar ini secara bertahap selama sejumlah bulan terakhir, berakibat dampaknya terhadap sektor riil semakin terasa,” ujar Shinta dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).
Ketergantungan industri nasional terhadap bahan baku impor yang masih mencapai sekitar 70 persen menjadi salah satu sumber tekanan terbesar. Kondisi tersebut menciptakan biaya produksi atau cost of goods sold melonjak, margin usaha menyusut, dan ruang ekspansi korporasi semakin terbatas.
Sektor yang teramat merasakan dampaknya antara lain industri tekstil dan produk tekstil, kimia dan petrokimia, plastik, logam dasar, elektronik, hingga otomotif yang masih mengandalkan komponen impor dalam rantai produksinya.
Tekanan tersebut semakin berat lantaran tersangka usaha juga masih dibebani tingginya biaya logistik, energi, dan pembiayaan. Alhasil, dunia usaha kini menyikapi tekanan biaya berlapis yang berasal dari faktor eksternal.
Shinta menilai kondisi ini mengawali tercermin dari menurunnya aktivitas industri. PMI manufaktur yang kembali masuk zona kontraksi sejak Juli 2025 serta tren pelemahan Indeks Kepercayaan Industri menjadi sinyal bahwa sektor riil sedang menyikapi masa yang tidak mudah.
“Apalagi pelemahan rupiah pada saat ini jauh makin dalam dibandingkan kuartal pertama pada tahun ini, ketika seuntukan subsektor manufaktur telah tumbuh di bawah rata-rata ekonomi nasional dan sejumlah di antaranya merasakan kontraksi,” katanya.
Untuk bertahan, sejumlah korporasi mengawali menerapkan langkah efisiensi bagaikan pembekuan rekrutmen (hiring freeze), pengendalian biaya non-esensial, penundaan investasi baru, hingga memperkuat penggunaan bahan baku lokal dan strategi lindung nilai (hedging).
Meski demikian, dunia usaha tetap menginginkan pihak pemerintah dan otoritas moneter mampu menjaga kredibilitas ekonomi nasional serta kepercayaan pasar melalui koordinasi kebijakan yang kuat.
Shinta memahami keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sebagai langkah menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan risiko inflasi. Namun, menurutnya, kebijakan stabilisasi makro perlu diimbangi bersama langkah nyata demi menekan berbagai komponen biaya tinggi yang selama ini membebani dunia usaha.
“Dunia usaha meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Tetapi stabilitas makro wajib berjalan beriringan bersama upaya menjaga daya tahan sektor riil agar pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tetap terjaga,” tegasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
