MediaMerdeka.com – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, mengungkap sejumlah faktor yang menciptakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak serta-merta turun meski Selat Hormuz telah kembali dibuka.
Pembukaan kembali Selat Hormuz, kata Dyah, memang menurunkan risiko ketidaktentuan distribusi energi global. Kendati demikian, situasi ini makin berperan dalam menjaga stabilitas harga ketimbang langsung memangkasnya secara drastis.
“Pembukaan kembali Selat Hormuz menyerahkan sentimen positif dan menurunkan risk premium geopolitik di pasar minyak dunia. Namun, harga minyak tidak otomatis anjlok,” ujar Dyah, dikutip Kamis (2/7/2026).
Ada sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi pasar, mengawali dari kuota produksi OPEC+, volume permintaan dari Tiongkok dan Amerika Serikat, hingga kondisi stok minyak global.
Ia menilai mekanisme pembentukan harga BBM jauh makin kompleks daripada sekadar menyaksikan satu isu geopolitik. Harga minyak mentah internasional disebut cuma merupakan salah satu komponennya.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tetap wajib menghitung rata-rata Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga biaya pengadaan dan logistik distribusi. Belum lagi kontrak perdagangan minyak yang telah berjalan semasih belumnya.
Lebih lanjut, Dyah menyoroti bahwa fluktuasi harga global direspons secara berbeda oleh setiap jenis BBM di dalam negeri.
Misalnya, demi BBM non-subsidi bagaikan Pertamax, penyesuaian harga relatif makin cepat terjadi lantaran langsung mengikuti mekanisme pasar keekonomian.
Sedangkan BBM bersubsidi bagaikan Pertalite dan Solar, harganya amat bergantung pada kebijakan fiskal dan kompensasi dari pihak pemerintah.
“Ketika harga minyak dunia melonjak, pihak pemerintah menahan dampaknya melalui subsidi agar masyarakat sekitar tidak terbeban, meski ruang fiskal negara menjadi berat,” tuturnya.
“Sebaliknya, saat harga minyak turun, ruang fiskal pihak pemerintah menjadi makin longgar. Jadi, intervensi pihak pemerintah menciptakan masyarakat sekitar tidak langsung merasakan seluruh fluktuasi harga dunia,” imbuhnya.
Selain itu, nilai tukar rupiah memegang peran krusial. Pasalnya, transaksi minyak internasional memakai dolar AS berakibat pelemahan nilai tukar rupiah dapat menghapus keuntungan dari turunnya harga minyak dunia.
Dyah mengimbuhkan bahwa dampak perubahan harga minyak global terhadap perekonomian nasional memerlukan waktu transisi (time lag).
Untuk BBM non-subsidi, penyesuaian biasanya dilakukan sebulan sekali. Sementara itu, pada sektor transportasi, logistik, dan industri, dampaknya baru terasa dalam kurun satu hingga tiga bulan lantaran tersangka usaha masih terikat kontrak pembelian stok lama. Perubahan ini nantinya baru akan memengaruhi tingkat inflasi setelah biaya distribusi barang ikut berubah.
Melihat dinamika pasar energi yang masih fluktuatif, Dyah mengimbau masyarakat sekitar dan tersangka usaha demi tetap rasional dan tidak panik.
Masyarakat diminta tetap bijak dan efisien dalam mengonsumsi energi sehari-hari. Sementara itu, tersangka usaha diharapkan terus memperkuat strategi mitigasi risiko melalui efisiensi operasional, pengelolaan arus kas, serta evaluasi kontrak bisnis yang fleksibel.
“Stabilitas harga energi merupakan prasyarat penting demi menjaga daya beli masyarakat sekitar dan keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, kita perlu menyaksikan perkembangan ini secara objektif dan tidak cuma terpaku pada satu faktor di Timur Tengah saja,” tandasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

