MediaMerdeka.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyerahkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang berupaya menjalankan kooptasi atau intervensi politik praktis terhadap Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini ditegaskannya menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026 dalam acara diskusi “Room Diskusi Serial 7” bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026) petang.
Hasto menilai, NU memiliki sejarah dan kesadaran geopolitik yang luar biasa dalam membentuk DNA Indonesia bersama komponen bangsa lainnya bagaikan PNI dan Muhammadiyah.
Ia menegaskan, bahwa NU merupakan institusi yang terlalu besar demi sekadar dijadikan alat politik.
“NU terlalu besar demi dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan sempat coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan bersama jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa,” tegas Hasto.
Hasto juga membeberkan kekagumannya terhadap logo NU yang dinilainya visioner dan penuh makna patriotisme, terutama terkait Resolusi Jihad dalam mengusir penjajah.
Ia memandang sinergi antara kaum nasionalis dan agama amat penting di tengah situasi nasional yang ia sebut sedang dilanda “kegelapan” di berbagai sektor.
“Penggalian terhadap sejarah yang benar ini lalu dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang pada saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional. Kasus mantan Jampidsus Febri dan upaya penyelamatannya merupakan contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan para elit NU demi kembali kepada Khittah 1926 sebagai benteng moral agar tidak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang otoriter dan populis.
“Kembali ke Khittah 1926 merupakan benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang berupaya mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menyambut baik karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah untuk bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi pada saat ini,” tambah Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH. Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan bahwa di era disrupsi informasi, keberadaan organisasi bagaikan PDIP dan NU amat vital sebagai penjaga kompas kebenaran.
“Di Indonesia pada saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi merupakan kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” tegas Gus Ulil.
Senada bersama itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024, H. Robikin Emhas, menguraikan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia telah tuntas melalui konsensus Pancasila.
Ia mengingatkan kembali doktrin Hubbul Wathan minal Iman yang dirumuskan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari.
More Read
“Indonesia bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Indonesia merupakan negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” jelas Robikin.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
