MediaMerdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan masih ada pihak manajerial di BUMN yang masih belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menerangkan bahwa berdasarkan data per 31 Maret 2026, masih ada pihak manajerial di BUMN yang merupakan wajib lapor namun masih belum menyampaikan LHKPN.
Hal itu dia sampaikan usai bertemu bersama Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria demi menjalankan audiensi.
“Sampai bersama akhir Juni ini memang kita akui ada sejumlah manajemen BUMN, yang per 31 Maret itu masih belum menginformasikan,” kata Aminuddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
Menurut dia, KPK juga telah mengirimkan surat kepada stakeholder BUMN demi menyerahkan sanksi kepada pihak-pihak yang masih belum menyampaikan LHKPN.
“Karena bila yang demi ASN itu ada sanksinya. Kalau demi yang level di BUMN, disesuaikan sanksinya bersama aturan internal yang ada di BUMN,” ujar Aminuddin.
Selain para aparatur negara dari WNI, lanjut Aminuddin, para WNA yang menjabat sebagai top manajerial di BUMN dan Danantara juga wajib menyerahkan LHKPN. Hal itu menjadi salah satu pembahasannya bersama Dony dalam pertemuan tadi.
“Dalam pertemuan tadi kita termasuk yang kita bahas ya terkait bersama kepatuhan wajib lapor LHKPN buat yang wajib lapor di BUMN ya, termasuk nanti di Danantara,” sebut Aminuddin.
Pada kesempatan yang sama, Dony menegaskan bahwa dirinya akan memimpin pemantauan terhadap kepatuhan pihak-pihak di BUMN dalam menyampaikan LHKPN.
Dia menekankan bahwa tak ada toleransi terhadap para pihak di BUMN yang masih belum menginformasikan LHKPN.
“Prinsipnya nanti kami telah bersepakat bahwa saya akan mengontrol sendiri ketaatan daripada penyampaian LHKPN dan kita harapkan itu tepat waktu lantaran ini tidak ada toleransi yang kita berikan,” tandas Dony.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
