Korupsi Tak Cukup Dibalas Tangkap: Kejar Uang, Jaringan, dan Penikmatnya

MediaMerdeka.com – Pemberantasan korupsi dinilai tidak boleh berhenti setelah tersangka ditetapkan. Penegak hukum didorong menelusuri aliran uang, tindak pidana asal, pihak yang menikmati hasil kejahatan, hingga kebarangkalian penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Pandangan tersebut mengemuka dalam bedah buku Memberantas Korupsi Sembari Korupsi yang digelar Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak) di Gedung Tempo, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menyebutkan penyidikan perkara korupsi wajib dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, aparat tidak sewajibnya cuma berfokus pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang teramat penting merupakan membongkar korupsi itu sendiri,” kata Yenti.

Ia menerangkan, TPPU senantiasa berkaitan bersama tindak pidana asal. Namun, tersangka TPPU tidak senantiasa merupakan tersangka tindak pidana asal.

Karena itu, menurut Yenti, aparat penegak hukum perlu makin aktif mencari indikasi pencucian uang, termasuk bersama menyaksikan profil kekayaan seseorang.

“Ketika ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang pada dirinya ada harta kekayaan yang tidak sesuai bersama jati dirinya, itu kita masuk telah ada indikasi TPPU,” ujarnya.

Informasi tersebut dapat ditelusuri dari berbagai sumber, mengawali dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi perbankan mencurigakan, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Yenti pun mengingatkan aparat agar tidak membatasi penyidikan cuma pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang dibahas.