MediaMerdeka.com – Posisi politik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah menjadi sorotan tajam.
Tatkala pengusutan kasus dugaan korupsi di internal keaparatur negara kementerianannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap fakta bahwa Nusron Wahid telah resmi mundur dari struktur kepengurusan Partai Golkar, alias menjadi gelandangan politik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, membenarkan bahwa Nusron telah menanggalkan jabatan strategisnya di DPP partai berlambang pohon beringin itu sejak sejumlah waktu lalu.
“Sebenarnya telah lama. Seingat saya, telah makin dari enam bulan lalu. Pak Nusron menemui ketua umum langsung,” kata Samuji, Sabtu (19/9) akhir pekan lalu.
Meskipun Sarmuji menegaskan Nusron tetap berstatus sebagai kader, ketidaktentuan posisinya di struktur partai di tengah badai hukum yang menerpa keaparatur negara kementerianannya menciptakan posisi tawar politiknya kini dipertanyakan.
Sarmuji sendiri mengaku tidak tahu persis alasan pengunduran diri tersebut. “Mungkin ingin fokus ke hal lain,” tambahnya.
Terjepit Kasus Mafia Tanah
Sorotan terhadap Nusron bukan tanpa alasan. Nama aparatur negara kementerian ini terus dikaitkan bersama perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret sejumlah orang dekatnya.
Kasus ini mencuat pasca-OTT KPK pada 14 September 2026 yang menetapkan delapan orang tersangka, termasuk pihak-pihak yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.
Menanggapi berbagai desakan publik, termasuk dorongan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD agar KPK dalam waktu dekat memeriksa dirinya, Nusron menegaskan sikap kooperatif.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan menolong proses yang ada di sini,” kata Nusron di Keaparatur negara kementerianan ATR/BPN, Jumat (18/9/2026).
“Semoga bersama kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH,” sambungnya.
Desakan Pemeriksaan Semakin Kuat
Semasih belumnya, Mahfud MD secara terbuka mempertanyakan langkah KPK yang masih belum memeriksa Nusron Wahid.
More Read
Menurut Mahfud, ketiadaan langkah pemeriksaan terhadap seorang aparatur negara kementerian yang bawahannya terlibat kasus korupsi besar akan memicu tanda tanya publik.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
