MediaMerdeka.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meluapkan kekecewaannya di hadapan anggota DPR. Di tengah pembahasan anggaran keaparatur negara kementerianannya, ia mengaku heran lantaran Keaparatur negara kementerianan HAM yang dipimpinnya merasa telah memperlihatkan kinerja positif, namun masih belum mendapat apresiasi dari parlemen.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
“Kami telah berprestasi tapi bapak-ibu tidak sempat kasih apresiasi,” ujar Pigai.
Keluhan tersebut muncul setelah Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, melontarkan kritik terhadap usulan anggaran Keaparatur negara kementerianan HAM.
Willy menilai kebutuhan anggaran yang diajukan masih makin sejumlah diarahkan demi kebutuhan internal ketimbang program yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar.
Menurut Willy, Komisi XIII pada dasarnya mendukung penguatan Keaparatur negara kementerianan HAM. Namun, dukungan itu wajib diiringi bersama prioritas program yang jelas dan menyentuh persoalan HAM di lapangan.
“Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung seluruh,” tegas Willy.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah anggota Komisi XIII memiliki latar belakang sebagai aktivis HAM berakibat memiliki harapan besar terhadap kinerja keaparatur negara kementerianan yang baru dibentuk tersebut.
Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri HAM Mugiyanto memaparkan kebutuhan anggaran keaparatur negara kementerianannya demi tahun 2027. Keaparatur negara kementerianan HAM mengusulkan anggaran sebesar Rp3,9 triliun.
Namun angka tersebut jauh di atas pagu indikatif yang diberikan Keaparatur negara kementerianan Keuangan, yakni cuma Rp728 miliar.
Pagu tersebut cuma sedikit meningkat dibandingkan anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp718 miliar. Padahal, pada tahun semasih belumnya Keaparatur negara kementerianan HAM juga telah mengajukan kebutuhan anggaran yang makin besar.
Karena itu, Mugiyanto menginginkan DPR dapat menolong memperjuangkan tambahan anggaran agar berbagai program yang telah dirancang dapat dijalankan secara maksimal.
“Jadi kami menginginkan supaya Komisi XIII menyerahkan dukungan kepada kita supaya kebutuhan kami dapat dipenuhi,” pungkas Mugiyanto.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

