MediaMerdeka.com – Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai terdapat perbedaan mendasar antara pihak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, terutama dari sisi infrastruktur ekonomi politik dan cara menjalankan kekuasaan.
Bivitri menyebut perbedaan pertama terlihat dari kelompok oligarki yang menjadi penopang kekuasaan masing-masing pemimpin.
“Kalau berbicara pembedanya bersama Prabowo, saya sih menyaksikannya dari dua hal pembedanya. Yang pertama merupakan infrastruktur ekonomi politiknya. Teman-teman dapat lihat bahwa kelompok oligarki yang dipegang oleh Jokowi agak berbeda bersama yang dipegang oleh Prabowo,” kata Bivitri dalam diskusi mengenai kondisi demokrasi dan ekonomi Indonesia, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Selain basis ekonomi politik, Bivitri menilai perbedaan lain terletak pada cara berpolitik yang dijalankan Prabowo. Menurut dia, pola tersebut bukan sesuatu yang baru dan dapat dipahami sebagai politik komando serta ekonomi komando.
“Yang kita dapat lihat juga cara berpolitiknya Prabowo, ini bukan baru, yang disebut bersama politik komando dan ekonomi komando,” tuturnya.
Bivitri menerangkan, pada era Jokowi pihak pemerintah makin sejumlah membangun apa yang disebutnya sebagai enabling environment melalui berbagai perangkat regulasi.
Ia mencontohkan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jalur hukum, hingga pembangunan infrastruktur kebijakan yang berdampak pada melemahnya masyarakat sekitar sipil.
Sementara pada masa Prabowo, menurutnya, pendekatan yang digunakan makin tegas melalui pola komando dalam politik maupun ekonomi.
“Di zaman Prabowo makin keras bersama politik komando dan ekonomi komando itu,” katanya.
Bivitri menyebut salah satu ciri utama politik komando merupakan penekanan pada kepatuhan terhadap instruksi dari pusat.
“Yang saya maknai bersama komando, misalnya ciri khasnya merupakan kepatuhan. Banyaknya over kompetensi tadi salah satunya. Jadi seluruh wajib patuh nih. Makanya kepala daerah, kepala daerah, wali kota, seluruh wajib retret. Jadi pokoknya seluruh wajib patuh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti proses penyusunan kebijakan yang dinilainya minim penggunaan data dan ruang deliberasi.
“Yang kedua merupakan tanpa data dan deliberasi. Jadi pembuatan kebijakan minim data,” kata Bivitri.
Selain itu, ia menilai terdapat kecenderungan pelibatan militer yang semakin besar dalam berbagai sektor pihak pemerintahan. Adanya kegiatan retret untuk jajaran kabinet dan setiap kepala daerah menjadi bukti dalam militerisme tersebut.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
