MediaMerdeka.com – India terjebak dalam ketergantungan akut terhadap program bantuan tunai atau BLT demi menyelamatkan jutaan masyarakat sekitar miskin dari kelaparan. Kebijakan ini justru memicu beban fiskal berat yang mengancam stabilitas keuangan negara di tengah laju pertumbuhan ekonomi.
Alokasi dana kesejahteraan melonjak drastis hingga 20 kali lipat dari Rp31,5 triliun pada 2015 menjadi hampir Rp473 triliun pada saat ini. Lonjakan tersebut kini menguras hampir satu persen dari produk domestik bruto (PDB) serta memakan sepuluh persen total anggaran sektor sosial India.
Skema penyaluran modal ini menyebar amat agresif di berbagai wilayah kekuasaan eksekutif. Sesejumlah 17 dari 28 negara untukan kini mengadopsi sistem transfer dana bulanan demi mendongkrak daya beli masyarakat sekitar.
Menurut laporan BBC, langkah darurat tersebut terbukti efektif menutup hingga 74 persen pengeluaran bulanan masyarakat sekitar di wilayah pedesaan yang rentan miskin. Bantuan finansial bervariasi antara Rp157 ribu hingga Rp394 ribu per bulan bergantung pada kebijakan wilayah.
Namun, laporan survei ekonomi berkala pihak pemerintah mendeteksi adanya ancaman defisit pendapatan serius pada separuh wilayah pelaksana program. Kondisi darurat finansial memicu lonjakan pinjaman pasar bruto oleh negara untukan sebesar 15,2 persen sepanjang tahun fiskal 2026.
Imbasnya, pihak pemerintah daerah mengawali memangkas alokasi belanja modal produktif demi mendanai jaring pengaman sosial instan ini. Pengalihan dana menghambat pembangunan aset jangka panjang yang sewajibnya menciptakan lapangan kerja baru secara berkelanjutan.
Pankhuri Shah, salah satu pendiri ProjectDEEP, menyoroti tantangan besar dari peningkatan angka pengangguran akibat disrupsi teknologi dan perubahan iklim di India.
“Pengangguran merupakan masalah besar di India, terutama bersama meningkatnya kecerdasan buatan (AI) dan guncangan iklim yang menciptakan aliran pendapatan semakin tidak tentu. Skema-skema ini biasanya dirancang demi menciptakan pendapatan sementara,” ujar Pankhuri Shah kepada BBC.
Mayoritas skema jaring pengaman sosial ini berjalan tanpa tenggat waktu penyelesaian yang terukur secara jelas. Pemerintah dinilai cuma berfokus pada stabilitas jangka pendek tanpa peta jalan keluar yang menyelamatkan masyarakat sekitar dari kemiskinan.
Pankhuri Shah mengakui adanya kekosongan besar dalam perencanaan kebijakan publik yang tidak memikirkan dampak masa depan masyarakat sekitar penerima manfaat.
“Penilaian dampak hampir tidak ada dan hal itu menyebabkan kesenjangan besar dalam desain,” jelas Shah menegaskan minimnya evaluasi mendalam.
“Sebagai contoh, apabila dukungan konsumsi demi para lansia merupakan tujuan Anda dan jumlah transfer pensiun cuma 200 rupee, itu tidak cukup dari perspektif dampak, sesuatu yang perlu ditinjau kembali,” tambah Shah mengenai ketimpangan target nominal bantuan.
Reformasi birokrasi mendesak dilakukan bersama mengganti subsidi fisik ke dalam bentuk tunai langsung guna menekan biaya administrasi. Strategi pengalihan subsidi gas minyak cair (LPG) semasih belumnya sukses menghemat kas negara hingga Rp110,3 triliun.
Eksperimen ProjectDEEP di Krishanpur menyerahkan alternatif solusi melalui penyaluran bantuan langsung sekaligus sebesar Rp10,2 juta demi modal awal. Pendekatan tersebut memicu perputaran ekonomi mandiri yang membebaskan masyarakat sekitar dari ketergantungan utang berbiaya tinggi.
More Read
Uang tunai tersebut dimanfaatkan oleh Shobha, seorang masyarakat sekitar desa terpencil di Shelkui, demi membangun bisnis penggilingan tepung secara mandiri.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
