Bongkar Alasan Geruduk Menteri, SEMA UGM: Mereka Banyak Mengibul dan Khianati Rakyat!

admin
By
admin
4 Min Read

MediaMerdeka.com – Serikat Mahasiswa Gadjah Mada (SEMA UGM) membeberkan alasan di balik aksi penggerudukan forum diskusi yang menghadirkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026) malam.

Bagi kalangan akademisi, persoalannya bukan sekadar forum diskusi. Mereka menilai para aparatur negara yang hadir tidak layak berbicara mengenai Pancasila ketika berbagai persoalan rakyat masih masih belum terberakhirkan.

Ketua SEMA UGM, Mesa, menyebut aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pihak pemerintah yang dinilai masih membungkam suara rakyat, menganggap kritik sebagai gangguan, serta menjalankan berbagai program yang dianggap tidak memberi manfaat nyata untuk masyarakat sekitar.

“Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat bersama program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan sejumlah hal yang kini terjadi,” kata Mesa.

Dalam pernyataannya, Mesa juga melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Menurutnya, sosok yang dulu dianggap inspirasi gerakan kalangan akademisi kini justru berbalik arah.

“Budiman Sudjatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya merupakan inspirasi, kini dia justru mengkhianati adik-adiknya, kami,” tegasnya.

SEMA UGM menilai ketegangan yang terjadi dalam forum bukan muncul begitu saja. Menurut Mesa, gesekan antara kalangan akademisi dan para aparatur negara dipicu oleh jawaban-jawaban yang dianggap tidak menyentuh substansi persoalan yang ditanyakan kalangan akademisi.

Salah satu momen yang disorot merupakan ketika kalangan akademisi mempertanyakan situasi di Papua. Alih-alih menyerahkan penjelasan terkait kebijakan pihak pemerintah, kalangan akademisi mengaku justru diminta menjadi relawan.

“Gesekan itu justru terjadi lantaran mereka sejumlah mengibul, mereka sejumlah berbohong. Mereka justru menyebutkan kepada kami di depan UGM sana, apabila ingin berbicara Papua, mari jadi volunteer. Bukan itu jawabannya. Mereka punya kekuasaan, mereka punya tanggung jawab demi menyelesaikan permasalahan itu, bukan kita sebagai rakyat,” tuturnya.

Mesa juga menepis anggapan bahwa kalangan akademisi sengaja menciptakan keributan melalui aksi kejar-kejaran terhadap rombongan aparatur negara setelah forum berakhir. Menurutnya, situasi itu muncul lantaran para aparatur negara dianggap menghindari pertanyaan yang diajukan kalangan akademisi.

“Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya lantaran mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah?” ucapnya.

Meski melontarkan kritik tajam, SEMA UGM menegaskan tidak menepis kehadiran aparatur negara negara di lingkungan kampus. Mereka menilai kampus tetap wajib menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan pertukaran gagasan.

Namun, Mesa mengingatkan bahwa forum akademik sewajibnya tidak dijadikan ruang demi menyampaikan data yang dianggap menyesatkan publik.

“Datanglah ke Universitas Gajah Mada, tapi jangan memakai atau mengangkut data-data yang direkayasa, yang dipilih-pilih supaya terlihat positif,” ujarnya.

SEMA UGM mengonfirmasi gerakan kalangan akademisi akan terus berlangsung sebagai untukan dari upaya mengawal jalannya pihak pemerintahan.

Menurut Mesa, kalangan akademisi memiliki tanggung jawab historis demi terus mengingatkan penguasa agar menjalankan kekuasaan secara adil dan berpihak kepada rakyat.

“Kita wajib tetap menggerakkan dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai kalangan akademisi yang merupakan suara, yang memiliki tanggung jawab dalam sejarah Indonesia demi bersatu bersama masyarakat sekitar, demi memainkan perannya, mengingatkan penguasa bahwa mereka itu bukan demi berkuasa, tapi wajib menjalankan pihak pemerintahan ini bersama sebaik-baiknya, bersama seadil-adilnya, sesuai bersama Pancasila,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *