MediaMerdeka.com – Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung pihak pemerintah menggelar pertemuan silaturahmi penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-81.
Pertemuan yang dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, tersebut dihadiri oleh para petinggi partai anggota koalisi Merah Putih demi menyamakan persepsi serta memperkuat barisan pendukung pihak pemerintah.
Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, menerangkan bahwa agenda tersebut merupakan pertemuan rutin demi membahas perkembangan terkini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Itu pertemuan rutin sekjen partai koalisi dan bahas sejumlah update perkembangan mukhtahir dari koalisi-koalisi pihak pemerintahan masyarakat sekitar dan kenegaraan,” ujar Hasanuddin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Ia mengimbuhkan bahwa pertemuan ini menjadi momentum demi menyatukan visi seluruh partai koalisi dalam mendukung kebijakan pihak pemerintah.
“Di mana kita menyatukan langkah seluruh partai-partai koalisi demi menolong penuh pihak pemerintah dalam menjalankan seluruh kebijakan… nasional serta menjadi katalisator yang baik untuk seluruh aspirasi masyatakat yang diajukan baik kepada pihak pemerintah DPR atau pihak pihak yang menjadi stakeholder pemegang kebijakan,” lanjutnya.
Terkait isu politik jangka panjang menuju 2029, Hasanuddin tidak menampik hal tersebut turut disinggung.
“Iya tentu seluruh dibahas cari rumusan yang terbaik yang memang mampu menjadikan demokrasi kita makin baik lagi,” tegasnya.
Senada bersama Hasanuddin, Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan bahwa pertemuan tersebut makin bersifat reflektif menyambut hari kemerdekaan.
“Ya, sebenarnya pertemuan semalam enggak ada agenda yang amat khusus, enggak ada. Pertemuan semalam itu cuma silaturahmi saja. Silaturahim antar sekjen partai koalisi, dan kita mendiskusikan sekaligus merefleksikan menjelang 17-an, apakah langkah-langkah yang telah kita lakukan di dalam koalisi, langkah-langkah pihak pemerintah, telah mendekatkan pada cita-cita kemerdekaan? Apakah masih ada yang perlu kita koreksi ke depan, berakibat cita-cita kemerdekaan makin lama makin dekat dan rakyat Indonesia makin sejahtera? Itu saja, enggak ada yang khusus,” papar Sarmuji terpisah.
Sarmuji juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai perombakan kabinet (reshuffle) maupun pembahasan khusus mengenai Pilpres.
“Oh, enggak ada, enggak ada. Cuman ya sekadar, ya, namanya obrolan politik, nyinggung-nyinggung politik sedikit ada. Tetapi pembahasan yang khusus enggak ada, masih belum ada. Mungkin dalam pertemuan setelah itu,” tambahnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyerahkan apresiasi kepada Sekjen Gerindra Sugiono yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.
Menurutnya, komunikasi antar-Sekjen perlu dicairkan kembali setelah sempat tersita oleh kesibukan agenda nasional.
More Read
“Ya pertama tentu pertemuan itu merupakan demi mempererat silaturahmi, lantaran kan kami memang telah lama tidak ada pertemuan. Dan memang lamanya pertemuan itu tidak terjadi lantaran Pak Prabowo kan fokus terhadap situasi ekonomi nasional dan lain sebagainya. Nah, tentu ada ke depan ada sejumlah agenda-agenda politik yang ini wajib betul-betul disatukan: satu barisan, satu ide, satu gagasan, meskipun barangkali nanti ada sejumlah usulan dan pandangan pendapat. Nah, inilah yang tadi malam coba kita angkat menjadi kebersamaan demi mendudukkan berbagai persoalan ke depan secara bersama-sama,” urai Herman.
Herman membeberkan, bahwa ke depan akan ada sejumlah agenda legislasi dan politik yang membutuhkan kesamaan pandangan antarpartai koalisi agar kepentingan seluruh pihak terakomodasi.
“Ya namanya juga kita entitas politik, bila bertemu tentu ada sejumlah agenda politik yang dibicarakan. Ya salah satunya tentu ke depan ya, lantaran tadi malam masih belum ada sesuatu yang substantif yang kami bahas. Namun ke depan tentu sejumlah agenda politik yang saya katakan tadi: ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pilkada, barangkali juga undang-undang partai politik, terus lalu undang-undang lain yang tentu juga berkaitan bersama turunannya. Ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Ini kan wajib disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai ya terakomodir bersama baik,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
