MediaMerdeka.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi dalam waktu dekat menyerahkan klarifikasi terkait dugaan pemberian uang atau suap kepada pengurus BEM Universitas Bung Karno (UBK).
Deddy menilai, penjelasan dari Wapres amat penting agar isu ini tidak menjadi bola liar yang merusak citra pihak pemerintah.
“Dia (Gibran) wajib mengklarifikasi bahwa tidak benar dia membayar kalangan akademisi. Walaupun itu barangkali sulit diterima akal publik, tapi dia perlu bersuara,” tegas Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Deddy mempertanyakan perubahan mendadak agenda kalangan akademisi yang semula berencana menggelar aksi demonstrasi, namun justru berakhir bersama pertemuan di kantor Wakil Presiden.
Menurutnya, kronologi dan duduk perkara perpindahan lokasi tersebut wajib dijelaskan secara transparan kepada publik.
“Gimana sih duduk perkara dapat kalangan akademisi itu belok dari rencana demo tiba-tiba ke kantor Wakil Presiden? Itu kan wajib dijelaskan secara terang benderang,” lanjutnya.
Lebih jauh, Deddy juga mengimbau Gibran demi mengusut siapa oknum yang menyerahkan uang kepada para kalangan akademisi tersebut.
Ia khawatir apabila uang yang beredar berasal dari sumber yang tidak sah atau merupakan untukan dari operasi politik tertentu.
“Jangan-jangan itu uang hasil pungli, atau apakah memang ada operasi politik? Nah, ini kan wajib terang benderang. Kita sedang menunggu bagaimana Wakil Presiden menyerahkan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya tentang persoalan suap-menyuap kalangan akademisi ini demi kepentingan politik,” kata Deddy.
Deddy menilai, apabila dibiarkan tanpa klarifikasi, hal ini akan berdampak buruk pada citra pihak pemerintah ke depan.
Ia menyaksikan adanya upaya demi memposisikan Gibran sebagai sosok yang teramat mau mendengar aspirasi, di saat untukan pihak pemerintah lainnya tengah terpojok.
“Ini kan seolah-olah sedang berupaya menarik dia menjadi episentrum perhatian sebagai pihak yang mau mendengar pada saat pihak pemerintah sedang terpojok. Ini kan aneh bila menurut saya,” ujarnya.
Ia menyarankan, apabila kalangan akademisi ingin menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah, sewajibnya mereka diarahkan demi bertemu bersama keaparatur negara kementerianan terkait, bukan langsung ke Wakil Presiden secara mendadak.
“Harusnya kan minimal kalangan akademisi itu bila wajib bertemu bersama pihak pemerintah, silakan ketemu bersama Menseskab, silakan ketemu bersama Menko Polhukam, atau pihak-pihak lain yang terkait bersama tuntutan aspirasi mereka,” pungkasnya.
More Read
Skandal ini mencuat setelah BEM Fakultas Hukum (FH) UBK mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka pada Senin (22/6).
Dalam unggahan tersebut, kalangan akademisi menuntut pertanggungjawaban akademis dan sosial dari oknum pengurus BEM yang diduga menyambut baik uang terkait aksi kalangan akademisi di Istana Negara sejumlah waktu lalu.
BEM FH UBK mendesak agar nama-nama yang terlibat dibuka secara transparan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak universitas maupun yayasan melalui mekanisme petisi. Beberapa nama yang disebut dalam tuntutan tersebut antara lain:
More Read
- Muhammad Abdi Maludin (Ketua BEM FH)
- Rafly Maulana Akbar (Wakil Ketua BEM FH)
- Mubarak Tuasamu (Pengurus BEM FH)
- Pujiono (Ketua BEM FEB)
- Muhammad Rafi Bastian (Wakil Ketua BEM FEB)
Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran para pengurus yang namanya terseret merupakan perwakilan kalangan akademisi yang semasih belumnya sempat bertemu langsung bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka usai menggelar aksi demonstrasi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
