MediaMerdeka.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak dapat dijadikan alasan utama di balik anjloknya harga ayam dan telur di tingkat peternak. Komisi IV DPR RI menegaskan akar persoalan industri perunggasan tetap berada pada ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang telah lama menjadi pekerjaan rumah pihak pemerintah.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Heri Darmawan, mengimbau Keaparatur negara kementerianan Pertanian tidak menggiring opini bahwa penurunan harga unggas terjadi akibat liburnya program MBG.
Menurut Heri, kontribusi MBG terhadap penyerapan produksi ayam dan telur masih relatif kecil berakibat dampaknya terhadap harga pasar juga terbatas.
“Jangan kita orang di perunggasan ini terbuai bersama MBG. Jangan jadikan alasan MBG ini ada tersendat harga turun, enggak. Karena MBG itu enggak sampai 10 persen. Itu pun pada tahun 2029. Kalau pada hari ini masih belum 10 persen,” ujar Heri dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Keaparatur negara kementerianan Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (15/7/2026).
Ia mengakui program MBG barangkali menyerahkan sedikit pengaruh terhadap permintaan, namun bukan faktor dominan yang menentukan pergerakan harga ayam maupun telur.
Menurutnya, stabilitas harga di sektor perunggasan makin ditentukan oleh keseimbangan antara produksi dan konsumsi nasional.
“Yang penting yakni tadi, keseimbangan supply dan demand,” katanya.
Heri juga mengapresiasi langkah Keaparatur negara kementerianan Pertanian yang sukses mendorong pemulihan harga ayam hidup (live bird) di tingkat peternak menjadi sekitar Rp19.500 per kilogram. Capaian tersebut dinilai sebagai kemajuan setelah harga sempat jatuh drastis pada awal Juli.
Ia membeberkan, pada awal bulan harga ayam hidup di kandang cuma berkisar Rp12.000 per kilogram, sementara biaya produksi peternak mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kondisi tersebut menciptakan peternak merugi hingga sekitar Rp8.000 demi setiap kilogram ayam yang dijual.
Meski harga telah pulih ke level Rp19.500 per kilogram, Heri menilai angka tersebut masih masih belum menyerahkan keuntungan untuk peternak lantaran masih berada di bawah titik impas atau break even point (BEP).
“Sasaran kita bukan Rp19.500, lantaran itu BEP pun masih belum. Kurang Rp1.000 sampai Rp2.000,” ujarnya.
Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa industri perunggasan merupakan sektor yang amat mudah diprediksi dari sisi produksi. Karena itu, pihak pemerintah sewajibnya mampu mengantisipasi potensi kemakinan pasokan jauh semasih belum terjadi gejolak harga.
Ia menilai kesalahan dalam pengaturan produksi pada saat ini akan berdampak pada kondisi pasar hingga sejumlah tahun mendatang.
“Kalau kita berbuat salah kini, tiga tahun lagi akan nampak,” katanya.
More Read
Semasih belumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakui harga ayam dan telur memang merasakan penurunan. Ia menyebut salah satu penyebabnya merupakan berkurangnya permintaan selama program MBG memasuki masa libur.
Namun, pernyataan tersebut mendapat sorotan dari DPR yang menilai pihak pemerintah perlu makin fokus membenahi tata kelola produksi dan distribusi unggas agar harga tetap stabil serta menyerahkan keuntungan yang layak untuk peternak.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
