MediaMerdeka.com – Aroma pengadaan barang diduga tak wajar kembali tercium di Senayan. Kali ini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (15/7).
Tak main-main, anggaran sebesar Rp1,8 triliun dikabarkan tersedot cuma demi pengadaan kipas angin. Angka fantastis ini langsung memicu gelombang reaksi publik yang mencium adanya kejanggalan.
Publik menilai insiden ini bak dejavu. Belum hilang dari ingatan skandal pengadaan barang “ajaib” di Badan Gizi Nasional (BGN) sejumlah waktu lalu, kini masyarakat sekitar kembali disuguhi angka yang sulit dinalar akal sehat.
Lantas, bagaimana anggaran “kipas angin sultan” ini dapat muncul? Siapa yang mengusulkannya, dan apa pembelaan pihak pemerintah? Simak penelusurannya.
Muncul Dari Senayan
Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026) lalu, mendadak menjadi bahan perbincangan hingga kekinian.
Hal itu terjadi usai Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan isu mengenai pengadaan 1,8 juta unit kipas angin bersama total nilai mencapai Rp1,8 triliun demi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dalam rapat tersebut, Mufti mengimbau klarifikasi langsung kepada Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono yang hadir dalam rapat mengenai kebenaran informasi yang menurutnya tengah menghebohkan masyarakat sekitar.
“Izin ke Bapak Menteri. Hari ini rakyat sedang dihebohkan bersama isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya 1,8 triliun,” kata Mufti dalam rapat itu.
Mufti mengaku telah menelisik dari mana sumber kabar tersebut muncul, bahkan telah mengonfirmasi ke pihak terkait pun tak memperoleh jawaban. Untuk itu ia mempertanyakan secara langsung kepada Ferry yang kebetulan hadir dalam rapat.
“Nah, maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin bersama anggaran 1,8 triliun itu betul tidak, Pak?,” tanya Mufti.
Dari pertanyaan Mufti ini lah lalu kabar mengenai isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun demi Kopdes itu berkembang dan akhirnya viral di media sosial.
Membedah Harga Kipas Angin
Dalam pertanyaan itu, Mufti juga turut membandingkan harga kipas angin di pasaran. Ia mengecek harga sebuah kipas angin dari e-commerce.
More Read
Ia menyebutkan bahwa harga satuan kipas angin jauh di bawah asumsi Rp1 juta per unit apabila merujuk pada total anggaran tersebut.
Ia mengambil contoh kipas angin bersama merk Cosmos. Jika lihat dari e-commerce, kata dia, harga kipas angin bersama merk tersebut teramat mahal cuma Rp338.000.
MediaMerdeka.com lantas mengecek secara langsung harga kipas angin dari official store Cosmos di salah satu e-commerce. Hasilnya muncul berbagai jenis atau model kipas angin yang biasa dipakai masyarakat sekitar.
More Read
Harganya pun bervariatif, mengawali dari Rp135.900, Rp197.800, lalu Rp249.000, lalu ada Rp324.760, Rp395.140 hingga Rp850.300.
Kalau mengambil contoh harga yang diberikan oleh Mufti Anam yakni Rp338.000 perunit, maka apabila dikalikan 1,8 juta bagaikan isu pengadaan tersebut maka hasilnya Rp608.400.000.000 atau Rp600 miliar saja.
Hasil itu jauh makin murah dari total yang diisukan Rp1,8 triliun. Kendati begitu, dalam kabar yang dipertanyakan oleh Mufti tersebut tak dijelaskan secara rinci model kipas angin bagaikan apa yang dipakai.
“Nah, maka pertanyaannya, bila memang pengadaan ini betul, Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan lalu dibelinya di mana, Pak Menteri?” tegas Mufti.
Jawaban Pemerintah
Pertanyaan Mufti kemudin dijawab oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Ia membantah bahwa ada proyek pengadaan kipas angin tersebut berada di bawah keaparatur negara kementerianannya.
More Read
Ia juga menyerahkan ilustrasi mengenai perbedaan harga kipas angin berdasarkan spesifikasinya. Ia memakai rujukan harga kipas angin industri bersama merk Imatsu MDF ada di harga Rp11.465.000.
“Soal kipas angin ini saya enggak tahu. Ini bila pengadaannya bukan kami, Pak. Tapi rasanya angka yang yang ada itu bila bentuk kipas anginnya yang model ada di Imatsu MDF itu harganya di Shopee ini Rp11.465.000. Tapi itu, saya enggak tahu persis,” jawab Ferry.
PT Agrinas Pangan Nusantara juga lalu menyerahkan kritik terhadap Mufti. Pasalnya Mufti mempertanyakan kabar tersebut tanpa data yang kuat.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota menyayangkan apa yang dipertanyakan oleh Mufti soal isu pengadaan kipas angin.
Ia lantas mengingatkan Mufti agar sebagai anggota Dewan dapat mengumpulkan data semasih belum berbicara, berakibat tidak menjadi narasi yang cuma memprovokasi masyarakat sekitar.
Selain itu, ia pun mengajak seluruh pihak bersatu mendukung pembangunan desa ketimbang melontarkan tudingan tidak berdasar.
Namun, saat ditanya mengenai kebenaran kabar pengadaan Rp 1,8 triliun tersebut, Joao enggan menjawab tegas dan justru mengimbau penuduh menerangkan sumber datanya.
Simkopdes
Ferry menyebutkan, bersama muncul kabar-kabar atau isu bagaikan yang dipertanyakan oleh Mufti justru menciptakan Kopdes terlihat.
Ia pun menyampaikan soal pentingnya sistem digital Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) demi memantau pengadaan barang dalam program KDKMP. Menurutnya, bersama sistem itu cukup transparan dan dapat diakses.
“Itu mengenai dashboardnya pak, memang di situ lah pentingnya sistem informasi manajemen koperasi desa lantaran nanti itu akan diperlihatkan seluruhnya dan dashboardnya dapat diakses siapa pun demi menyaksikan termasuk juga proses perencanaan pengadaan sampai juga bersama implementasi programnya pak,” kata Ferry dalam rapat.
Pemerintah Harus Jelaskan
Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE Indonesia) turut menyerahkan pandangannya soal isu pengadaan kipas angin demi Kopdes tersebut.
Faisal menyampaikan, apabila persoalan isu ini wajib dapat diklafikasi secara mendalam. Terutama soal mengapa dapat muncul bersama nilai angka fantastis.
“Yang pertama kan ini wajib diklarifikasi dulu. Isu itu datang dapat benar atau dapat tidak angka itu daoat datangnya dari mana jadi itu dulu wajib diklarifikasi dulu lah,” kata Faisal saat dihubungi MediaMerdeka.com.
Bahkan bila perlu, Faisal mengusulkan apabila pihak pemerintah dapat menjalankan investigasi terhadap munculnya kabar tersebut.
Meski Ferry selaku Menkop telah menyerahkan bantahan bila soal pengadaan kipas demi Kopdes ada di bawah keaparatur negara kementerianannya, menurut Faisal, adanya isu ini tetap wajib ditelusuri.
“Jadi bila ada isu bagaikan itu maka pihak pemerintah perlu menginvestigasi ya apakah itu benar atau tidak,” kata Faisal.
“Ya bila jawaban pak Menteri mengaku bahwa itu tidak merupakan untukan dari pada pengadaan keaparatur negara kementerianan koperasi, tapi apapun kan tetap wajib ditelusuri akar isu atau akar informasi itu dari mana dan bila memang betul itu pengadaan dari bila tidak benar ya memang wajib disampaikan bahwa isu itu tidak benar,” sambungnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
