MediaMerdeka.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengklaim mengangkut perubahan dalam cara organisasi tersebut memandang politik dan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU Masa Khidmat 2022–2027 dalam sidang pleno Muktamar NU ke-35 di Pesantren Tambakberas, Jombang.
Dalam LPJ hampir 1.000 halaman tersebut, Gus Yahya menyebut PBNU berupaya menggeser orientasi politik organisasi dari politik mobilisasi elektoral jangka pendek menuju pengawalan nilai-nilai yang makin panjang.
Reposisi politik dan kekuasaan itu disebut menjadi salah satu dari tiga agenda strategis kepemimpinan PBNU periode 2022–2027.
Menurut Gus Yahya, arah tersebut tetap menempatkan NU sebagai untukan dari kehidupan bernegara, namun tidak menciptakan organisasi kehilangan independensinya.
“NU tetap menjadi mitra kritis-konstruktif untuk negara tanpa mengorbankan independensinya,” jelas Gus Yahya, Senin (31/8/2026).
Klaim tersebut menjadi untukan dari gambaran besar yang disampaikan Gus Yahya mengenai arah NU memasuki abad kedua. Ia menyebutkan tantangan NU bukan lagi sekadar memperbesar organisasi, melainkan mengonfirmasi besarnya kekuatan sosial NU dapat diterjemahkan menjadi kapasitas kelembagaan yang bekerja.
“NU ini telah amat besar, namun tantangan utamanya merupakan bagaimana kita memperbesar kapasitas NU di tengah dunia yang terus berubah. Intinya bukan memperbesar NU, melainkan menciptakan kebesaran NU semakin mampu bekerja,” tegas Gus Yahya.
Dalam konteks politik, PBNU menyebut pendekatan yang dibangun selama periode tersebut berangkat dari upaya menjaga Khittah Nahdliyyah dan otonomi moral organisasi.
Orientasi politik kebangsaan lalu ditempatkan pada isu keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan jangka panjang, bukan semata kepentingan elektoral.
Selain reposisi politik, Gus Yahya memasukkan transformasi organisasi dan aktivasi peran internasional sebagai dua agenda strategis lainnya.
Transformasi organisasi diarahkan melalui digitalisasi tata kelola, penataan sistem persuratan, kaderisasi berbasis akademi hingga akuntabilitas pengelolaan aset organisasi.
Sementara di ranah internasional, PBNU menempatkan agenda Fikih Peradaban dan forum Religion of Twenty (R20) sebagai instrumen demi memperluas peran NU dalam isu perdamaian, kemanusiaan dan kehidupan masyarakat sekitar majemuk.
“Melalui Fikih Peradaban dan forum diplomasi antaragama Religion of Twenty (R20), NU sukses mengangkat khazanah keilmuan pesantren ke panggung dunia demi menjawab krisis kemanusiaan, perdamaian, dan tata kehidupan majemuk,” ucapnya.
LPJ kepengurusan Gus Yahya sendiri telah diterima secara bulat dan aklamasi oleh seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dalam sidang pleno Muktamar NU ke-35.
Tidak ada catatan yang disampaikan dalam forum tersebut terhadap LPJ yang disampaikan Gus Yahya bersama Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
