MediaMerdeka.com – aparat TNI AL melalui Komando Armada (Koarmada) RI mengtidak berhasilkan upaya penyelundupan mineral ilegal di Batam, Kepulauan Riau, yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan tata niaga ekspor mineral dan batu bara.
Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya aparat TNI Denih Hendrata, di Jakarta, Rabu (27/5/2026), menyebutkan pengtidak berhasilan dilakukan KRI Kujang-642 BKO Guskamla Koarmada I pada Minggu (17/5).
“Dari hasil pendalaman, ditemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan tata niaga ekspor minerba yang berpotensi merugikan negara serta mengancam kedaulatan pengelolaan sumber daya alam nasional,” kata Denih dalam siaran pers resmi sebagaimana dilansir Antara.
Ia menerangkan pengungkapan kasus bermula dari laporan mengenai temuan kontainer yang diduga berisi mineral di wilayah Batam.
Berdasarkan informasi tersebut, personel KRI Kujang-642 langsung menjalankan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 25 kontainer.
Petugas lalu membuka 15 kontainer demi memeriksa kesesuaian barang dan dokumen.
Dari hasil pemeriksaan, aparat TNI AL menemukan dugaan pelanggaran terkait pengiriman mineral yang akan diekspor secara ilegal.
Seluruh barang bukti lalu diamankan dan diserahkan kepada pihak berwenang demi kepentingan penyelidikan makin lanjut.
Kepala Staf Umum aparat TNI, Letjen aparat TNI Richard Taruli H. Tampubolon, bersama Denih dan Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, meninjau langsung barang bukti kontainer di Batam, Selasa (26/5).
Richard menyebutkan pengtidak berhasilan tersebut menjadi bukti komitmen aparat TNI AL dalam memberantas penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut.
Menurut dia, langkah itu sejalan bersama arahan pihak pemerintah demi mengonfirmasi kekayaan alam Indonesia tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak tertentu.
“Penyelundupan mineral, khususnya rare earth, menjadi salah satu perhatian pihak pemerintah selain penyelundupan sumber daya alam lainnya,” ujar Richard.
Ia menegaskan aparat TNI akan terus memperkuat pengawasan di seluruh wilayah perairan Indonesia guna mencegah praktik penyelundupan sumber daya alam.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
