MediaMerdeka.com – Nilai tukar terus melemah dan masih belum memperlihatkan tanda-tanda berbalik menguat. Pada pekan lalu rupiah bahkan sempat mencapai Rp17.600 per dolar AS dan diperkirakan akan menyentuh Rp18.000 semasih belum Mei berakhir.
Sementara itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter kesulitan demi menghadang laju terjun rupiah. Sumber mediamerdeka.com di BI menyebut cadangan devisa yang tersisa kini tak lagi dapat digunakan bersama leluasa demi menjaga rupiah.
Pemerintah di sisi lain diminta demi ikut menolong BI yang semakin terjepit via kebijakan fiskal. Tapi alih-alih menolong, Presiden Prabowo Subianto malah mengeluarkan pernyataan menyesatkan soal rupiah dan dikhawatirkan menciptakan pasar dan investor semakin kabur dari Indonesia.
“Jadi saya yakin kini, ada yang senantiasa entah apa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps. Akan kaos. Rupiah begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok,” sembur Prabowo dalam acara di Nganjuk, Jawa Timur pada akhir pekan pada hari semasih belumnya.
Komentar itu disampaikan ketika nilai tukar rupiah mencapai titik teramat rendah dalam sejarah di rezim Prabowo.
Mengapa rupiah terus melemah? Apa yang telah dilakukan BI dan pihak pemerintah? Apa konsekuensi komentar Presiden?
Rupiah terburuk di era Prabowo
Para pengamat sepakat, melemahnya rupiah turut didikarenakankan oleh konflik di Timur Tengah yang masih belum memperlihatkan tanda-tanda usai. Penutupan Selat Hormuz yang memicu naiknya harga minyak menciptakan sejumlah negara tertekan secara ekonomi.
Pertanyaannya apabila hampir seluruh dunia tertekan lantaran konflik Timur Tengah, mengapa rupiah menjadi satu dari sedikit mata uang di dunia yang merasakan pelemahan teramat parah?
Nah, ini saatnya menyaksikan ke faktor di dalam negeri. Tapi semasih belum itu, penting demi menyaksikan data dari majalah ekonomi terkemuka Inggris The Economist.
Dalam artikel yang khusus menyoroti kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu, diuraikan data bahwa nilai tukar rupiah telah turun 11 persen sejak Prabowo menjabat sebagai kepala negara pada 2024 lalu. Faktanya di era Prabowo rupiah menyentuh titik teramat rendah dalam sejarah.
Majalah itu menguraikan penyebab rupiah anjlok, yakni kaburnya modal asing dari Indonesia. Pemicunya merupakan hilangnya kepercayaan pada kebijakan pihak pemerintah.
Yang menjadi sorotan merupakan besarnya anggaran yang digelontorkan demi program populis bagaikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menciptakan anggaran negara tertekan. The Economist menyebut Prabowo sebagai kepala negara yang terlalu menghambur-hamburkan uang.
Selain itu kebijakan pihak pemerintah yang menyudutkan para pengusaha, juga dinilai menciptakan dunia usaha khawatir dan ramai-ramai melarikan duitnya ke luar Singapura. Dengan kata lain, mereka menjual rupiah dan membeli dolar Singapura.
More Read
Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede. Ia menyebutkan para investor ramai-ramai memindahkan duitnya keluar Indonesia berakibat menekan rupiah.
“Mayoritas mata uang Asia melemah terhadap dolar AS, dan rupiah jatuh tajam lantaran kenaikan harga minyak memunculkan kekhawatiran terhadap inflasi, defisit fiskal, dan pasokan energi Indonesia,” katanya saat dihubungi MediaMerdeka.com, Jumat (15/5/2026).
Selain sentimen global, penyebab rupiah melemah juga dipengaruhi faktor domestik, bagaikan tingginya permintaan dolar demi pembayaran dividen pada Kuartal II serta kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal nasional.
More Read
Ini diperparah bersama adanya prospek perubahan peringkat Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional bagaikan Moody’s dan Fitch, yang menciptakan pasar terus menguji kredibilitas kebijakan ekonomi dalam negeri.
“Penurunan peringkat kredit akan mendorong naiknya biaya utang dan menyeret rupiah jatuh semakin dalam,” terang The Economist dalam analisisnya yang senada bersama Josua.
Cadangan devisi menipis
Di saat yang sama kabar buruk muncul dari BI. Sumber MediaMerdeka.com di bank sentral membeberkan kemampuan BI demi mengintervensi dan menahan nilai tukar rupiah melalui peranti moneter semakin terbatas.
Ia menekankan kemampuan BI demi mengguyur pasar tidak lagi dapat dilakukan secara jor-joran lantaran adanya prioritas pembiayaan lain yang mendesak.
“Kita terus berupaya segala cara demi menguatkan nilai tukar, namun ada batasnya. Karena cadangan devisa kita tidak cuma demi menstabilkan rupiah namun juga demi hal lain, salah satu yang teramat menjadi perhatian utama pada saat ini merupakan kewajiban pembayaran utang luar negeri pihak pemerintah yang mengawali jatuh tempo,” ujar sumber tersebut.
More Read
Sikap hati-hati Bank Indonesia amat beralasan. Jika bank sentral cuma berfokus pada stabilitas rupiah, posisi cadangan devisa dikhawatirkan dapat merosot tajam hingga di bawah ambang batas aman USD100 miliar.
“Cadangan devisa kita telah diuntuk-untuk perdemikannya, ini buat ini, ini buat itu dan lain sebagainya, apabila kami cuma fokus di rupiah, cadangan devisa kita dapat di bawah USD100 miliar,” papar sumber itu.
Di sisi lain, beban fiskal pihak pemerintah juga kian berat. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Keaparatur negara kementerianan Keuangan mencatat total utang pihak pemerintah per 31 Mach 2026 telah mencapai Rp9.920,42 triliun, atau hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun.
Walaupun secara rasio masih berada di level 40,75% terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) di bawah batas aman undang-undang sebesar 60% kenaikan ini terjadi di tengah tren suku bunga global yang tetap tinggi.
Adapun cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tercatat merosot menjadi USD146,2 miliar, turun USD2 miliar dibandingkan bersama posisi akhir Maret 2026 yang sebesar USD148,2 miliar. Jumlah ini masih cukup demi membiayai impor selama makin dari 5 bulan impor.
Tetapi menurut pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi, BI masih memiliki ruang gerak. Ia menyebutkan BI akan terpaksa menaikkan suku bunga acuan pada Rapat Dewan Gubernur pekan ini.
Tetapi ada risiko di sini. Jika suku bunga terus ditahan, rupiah akan semakin anjlok. Sedangkan, kenaikan BI Rate maka akan menurunkan daya beli yang akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat.
“Dalam kondisi pada saat ini amat sulit Bank Indonesia apakah tetap mempertahankan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Tapi ada kebarangkalian besar dalam bulan Mei ini pertemuan Bank Sentral Indonesia akan menaikkan suku bunga tujuannya merupakan demi menestabilkan mata uang rupiah,” imbuhnya.
Bukan menolong malah menyesatkan
Di tengah kondisi ini para ekonom menilai telah saatnya pihak pemerintah masuk demi menolong BI via kebijakan fiskal. Tapi Presiden justru mengeluarkan komentar yang dinilai para para justru menciptakan publik dan bahkan investor semakin kabur dari Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi menilai pernyataan Prabowo menyesatkan. Tulus menyebutkan memang benar masyarakat sekitar di desa dan bahkan di kota juga tidak memakai dolar.
“Tetapi dalam kontekstualitas ekonomi Indonesia, pernyataan itu menggelikan dan menyesatkan,” kata Tulus dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Tulus menilai ketergantungan Indonesia terhadap produk impor masih amat tinggi. Ia membeberkan sejumlah komoditas yang nyaris tidak dapat lepas dari impor, mengawali dari kedelai sebesar 80 persen, gandum 100 persen, bawang putih 100 persen, BBM 60 persen, gas elpiji 80 persen, hingga aspal demi pembangunan jalan sebesar 90 persen.
Selain tingginya ketergantungan impor, Tulus juga menilai anjloknya nilai tukar rupiah akan meningkatkan biaya produksi korporasi. Kondisi tersebut dapat menggerus arus kas korporasi dan berpotensi memicu persoalan lain, bagaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun produk yang tidak terserap pasar.
“Jadi secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk, berdampak amat buruk untuk masyarakat sekitar, apalagi masyarakat sekitar menengah bawah, baik di desa dan atau perkotaan. Artinya amat tidak benar bahwa ambruknya kurs rupiah bukan urusan orang desa,” kata Tulus.
Sinyal bahaya
Sementara pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Y. Sri Susilo, menilai pernyataan Presiden Prabowo berpotensi menjadi bumerang. Pernyataan kepala negara tersebut justru berpotensi menjadi sentimen negatif untuk pasar yang sedang bergejolak. Narasi yang menyepelekan ketergantungan terhadap mata uang asing dikhawatirkan dapat memicu tekanan balik terhadap rupiah.
Kata dia stabilitas nilai tukar nasional tidak dapat cuma dibebankan pada BI saja, kebijakan fiskal pihak pemerintah yang tidak sejalan bersama ekspektasi pasar akan langsung direspons negatif oleh para tersangka usaha.
“Jadi, pernyataan kepala negara pada hari semasih belumnya tuh sebenarnya kurang pas, enggak tepat. Karena tugas BI wajibnya didukung oleh kebijakan pihak pemerintah,” kata Sri kepada MediaMerdeka.com, Minggu (17/5/2026).
Sentimen dari pernyataan politik Prabowo yang kurang sensitif terhadap pasar dinilai dapat langsung menurunkan kepercayaan investor dan tersangka bisnis.
“Dibarangkalikan muncul sentimen pasar akibat tersangka ekonomi atau investor yang merasa tidak nyaman terhadap pernyataan tersebut. Dengan kata lain pernyataan tersebut dianggap dianggap tidak pro pasar,” tambahnya.
Apa yang wajibnya pihak pemerintah lakukan?
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat pihak pemerintah wajib menolong BI dan perlu bergerak makin sinkron dalam mengintervensi rupiah semasih belum dampaknya merembet ke inflasi.
Dia melanjutkan intervensi BI tidak dapat bergerak secara tunggal, terutama bila tekanan fundamental masih masih belum teratasi.
“Sebab, pasar juga menyaksikan kondisi defisit transaksi berjalan, kebutuhan impor energi, dan persepsi terhadap ruang fiskal pihak pemerintah,” ujarnya mengimbuhkan.
Yusuf menuturkan intervensi teramat mendesak pada saat ini yakni memperkuat pasokan devisa di dalam negeri, menjaga disiplin fiskal agar kepercayaan pasar tetap terjaga, serta mempercepat upaya mengurangi ketergantungan impor, terutama di sektor energi dan pangan.
Dia juga menilai penggunaan transaksi mata uang lokal bersama negara mitra dagang juga perlu diperluas agar tekanan permintaan dolar AS dapat melandai.
Ia mewanti-wanti struktur ekonomi masih bergantung pada impor pangan, bahan bakar minyak (BBM), bahan baku industri dan barang modal menciptakan. Alhasil Indonesia rentan apabila rupiah terus melemah.
Ia menyebutkan tekanan teramat besar datang dari tiga sisi. Pertama, pangan impor bagaikan gandum, kedelai, gula, dan produk turunannya yang amat sensitif terhadap kurs. Kedua, energi dan transportasi lantaran harga BBM nonsubsidi dan ongkos logistik ikut terdorong naik ketika rupiah melemah.
Ketiga, biaya produksi industri yang masih sejumlah memakai bahan baku impor, berakibat tersangka usaha menyikapi kenaikan ongkos produksi yang pada akhirnya dapat diteruskan ke konsumen.
Sementara Josua pada pekan lalu mengingatkan lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi menambah beban defisit APBN hingga Rp200 triliun.
Hingga Kuartal I 2026, defisit APBN telah mencapai Rp240,1 triliun atau setara bersama 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menetapkan target defisit Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB dalam APBN 2026.
Berdasarkan simulasi perhitungan Permata Institute of Economic Research (PIER), tambahan defisit APBN diperkirakan dapat menembus makin dari Rp200 triliun apabila rata-rata nilai tukar rupiah berada di level Rp17.400 per dolar AS dan harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.
“Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini dapat mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar,” tutup Josua.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
