MediaMerdeka.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau jajarannya mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat bersama tetap menjaga ketepatan sasaran.
Proses rekrutmen siswa selain mengejar jumlah juga wajib benar-benar menjangkau kalangan anak yang teramat membutuhkan.
“Tolong dipercepat tapi meskipun cepat tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan juga lupa siswa wajib mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman merasakan kesulitan, dapat langsung turun bersama Pak Bupati,” kata Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Keaparatur negara kementerianan Sosial, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Rapat diikuti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia melalui Zoom. Sementara jajaran Eselon I dan II, para Kepala Biro, para Staf Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri mengikuti secara offline.
Menindaklanjuti arahan, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal menginformasikan hingga pada saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak. Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung hingga jelang tahun ajaran baru.
Pemerintah menargetkan siswa baru yang akan diterima pada pada tahun ini sesejumlah 32.640 siswa. Sementara jumlah existing siswa yang telah belajar di 166 Sekolah Rakyat sesejumlah 14.936 siswa
Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai pengadaan wajib dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di lalu hari.
“Kita dituntut menjalankan penyerapan anggaran sesuai target, namun praktiknya kerap kali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang,” ujarnya.
Gus Ipul menyampaikan sejumlah catatan yang masih ditemukan dalam proses pengadaan, mengawali dari perencanaan pagu yang minim pertimbangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlambat, HPS yang tidak matang, hingga administrasi yang kurang tertib. Karena itu, Gus Ipul mengimbau tanggung jawab pengadaan disusun makin proporsional dan selaras bersama struktur jabatan agar kontrol internal makin kuat.
“Jangan terlalu nyaman bersama orang-orang tertentu. Kerja wajib sistemik, bukan personal,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sejumlah item kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan waktu penggunaannya.
Ia menerangkan pengadaan pihak pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), berakibat tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum.
“Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, lantaran pengadaan pihak pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP,” jelas Robben.
Menurutnya, harga barang di e-katalog dibentuk melalui mekanisme kurasi LKPP bersama mempertimbangkan berbagai komponen, mengawali dari penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, hingga pajak.
More Read
Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
