Namanya Muncul dalam Kasus Korupsi BGN, Wakil Ketua KPK: Saya Tak Bisnis Dapur

MediaMerdeka.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto membantah memiliki keterkaitan bersama dugaan kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) setelah namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.

Fitroh menegaskan tidak mengenal Sony secara pribadi dan tidak sempat berkomunikasi terkait pengadaan dapur demi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Saya tidak kenal secara personal bersama Sony dan saya tidak sempat komunikasi demi minta titik dapur, apalagi membeli titik lantaran saya tidak bisnis dapur,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan demi menanggapi beredarnya unggahan di media sosial yang mencantumkan namanya dalam daftar pihak yang dikaitkan bersama kasus dugaan korupsi di BGN.

Isu itu muncul setelah Sony Sonjaya dikabarkan siap mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) kepada Kejaksaan Agung guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Semasih belumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2025-2026.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut ketiga mantan petinggi BGN tersebut diduga menjalankan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa.

Menurut penyidik, dugaan mark up terjadi pada sejumlah pengadaan berskala besar, mengawali dari kendaraan operasional hingga atribut pegawai. Praktik tersebut diduga menyebabkan pemborosan anggaran dan kerugian negara yang tidak mendukung pelaksanaan program MBG di lapangan.

Kejaksaan Agung juga menduga para tersangka memakai kewenangan jabatan mereka demi mengintervensi proses pengadaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BGN.