MediaMerdeka.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti adanya ketimpangan harga jual komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia di pasar domestik apabila dibandingkan bersama bursa komoditas di Rotterdam, Belanda.
Fenomena disparitas harga tersebut dinilai memicu hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor komoditas unggulan dalam jumlah yang amat signifikan.
Permasalahan mengenai tata kelola ekspor komoditas ini dikemukakan secara terbuka oleh Kepala Negara dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Menurut pemaparan pihak pemerintah, skema penjualan CPO di kawasan pelabuhan dalam negeri yang memakai basis Free on Board (FOB) mematok harga di kisaran Rp15.000 per kilogram.
Angka ini terpaut amat jauh apabila disandingkan bersama harga acuan komoditas serupa yang diperdagangkan di bursa Rotterdam, yang mampu menyentuh level Rp27.000 per kilogram.
“Semasih belumnya, minyak sawit mentah Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia, atau dalam bahasa teknisnya secara FOB, dijual sekitar 15.000 Rupiah per kilogram. Sementara harga di bursa CPO Rotterdam, Belanda, harganya 27.000 Rupiah per kilogram,” kata Prabowo.
Situasi perdagangan ini menjadi sorotan tajam pihak pemerintah mengingat negara yang menjadi pusat penentuan harga bursa komoditas tersebut justru tidak memiliki lahan perkebunan sawit sama sekali. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang merugikan secara ekonomi.
“Padahal di belanda 1 hektarpun tidak ada kebun kelapa sawit, Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50% nilai komoditas kita,” ujarnya.
Pemerintah lalu mengambil langkah penataan tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditugaskan sebagai pintu tunggal demi memverifikasi dan memproses pendataan ekspor.
“Karena itu, pada 20 Mei 2026 hari kebangkitan nasional kita, di aula terhormat ini, di majelis terhormat ini saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal prosesing eksport komoditas milik indonesia,” kata Prabowo.
Pemerintah menggarisbawahi bahwa kehadiran PT DSI bukan bertujuan demi memonopoli penguasaan komoditas. Fungsi esensial dari entitas ini merupakan menjalankan pencocokan data secara ketat antara volume barang yang dimuat ke atas kapal, dokumen pelaporan administratif, hingga jumlah muatan riil yang diterima di negara tujuan.
“Prosesingnya bukan satu pt yang menguasai komoditas dan mengeksport, tidak. Tapi kini kita dapat monitor berapa yang muat diatas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan diatas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor kita tidak ingin laporan yang satu berbeda bersama laporan di negara tujuan,” ujarnya.
Sejak resmi beroperasi pada awal pertengahan pada tahun ini, tepatnya pada 1 Juni 2026, PT DSI memengawali tahap awal pengawasannya pada tiga sektor komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, serta produk besi dan baja. Kinerja badan pengawas ini dilaporkan telah mengawali memperlihatkan hasil yang terukur dalam mendata lalu lintas ekspor.
“Sejak mengawali beroperasi pada 1 Juni 2026 cuma bersama tiga komoditas, batubara, kelapa sawit, dan besi baja, dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dollar Amerika dari tiga komoditas strategis saja,” kata Prabowo.
Melalui pemantauan intensif terhadap makin dari 6.500 transaksi ekspor, mekanisme verifikasi DSI sukses mengidentifikasi celah perbedaan dan penyesuaian harga yang berujung pada temuan potensi devisa baru untuk negara.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
