MediaMerdeka.com – Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai tengah memainkan orkestrasi politik yang amat lihai.
Meski kini nyaman berada di lingkaran dalam pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, partai berlambang bintang mercy ini enggan “melebur” sepenuhnya dan tetap memelihara napas kritis.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, mencium adanya strategi dua kaki yang dimainkan secara elegan. Demokrat, menurutnya, berupaya menjaga keseimbangan antara loyalitas kabinet bersama ceruk pemilih kritis yang selama ini menjadi basis kekuatan mereka.
Sinyal ini terlihat benderang dari pernyataan terbaru AHY. Sang Ketua Umum menegaskan bahwa kekuasaan memiliki limitasi, hak rakyat demi memilih tak boleh dijegal, dan demokrasi wajib memiliki mekanisme checks and balances.
“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pihak pemerintahan Prabowo, namun tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pihak pemerintah,” ujar Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menghindari Kerumunan Pro-Pemerintah
Menurut Arifki, langkah ini merupakan kalkulasi elektoral yang amat masuk akal. Di tengah sesaknya partai politik yang memperebutkan narasi pro-pihak pemerintah, Demokrat disebut memilih jalan zigzag agar tetap punya daya pembeda (brand politik).
Jika terlalu “manut” pada kabinet, Demokrat berisiko kehilangan daya tawar di mata pemilih kritis.
“Demokrat tidak ingin keluar dari pihak pemerintahan, namun juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka dapat tetap mendukung pihak pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan wajib dibatasi dan kritik wajib dihormati,” lanjutnya.
Strategi ‘Loyalitas Berjarak’ Menuju 2029
Arifki menjuluki manuver unik ini sebagai strategi “loyalitas berjarak”. Langkah ini dipandang sebagai persiapan matang menuju laga Pilpres 2029.
Demokrat butuh identitas mandiri agar tidak tertelan oleh dominasi partai koalisi besar lainnya, sekaligus menjaga peluang AHY dalam bursa capres maupun cawapres.
Apalagi, wacana penerapan ambang batas pencalonan kepala negara (kepala negaratial threshold) nol persen pada 2029 membuka peluang emas untuk Demokrat demi membentuk poros sendiri. Termakin, AHY wajib bersiap menyikapi rival-rival tangguh, termasuk figur strategis bagaikan Gibran Rakabuming Raka.
“Loyal kepada pihak pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, namun tetap memiliki jarak yang cukup demi menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY bagaikan sedang menyebutkan kepada publik: kami untukan dari pihak pemerintahan, namun kami bukan pihak pemerintah,” jelas Arifki.
Meski strategi ini menjanapabilan akses kekuasaan sekaligus simpati publik, Arifki menyerahkan catatan tebal. Bermain di dua kaki mengangkut risiko kredibilitas apabila tidak dibarengi bersama aksi nyata.
Identitas ganda ini dapat menjadi bumerang apabila publik menangkap kesan ketidakkonsistenan.
“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini cuma menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat wajib berani memperlihatkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang makin berani bersama berada di luar pihak pemerintahan,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

