MediaMerdeka.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan, mengonfirmasi pihak pemerintah akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mitra Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah juga menegaskan para mitra yang telah berinvestasi demi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dirugikan.
Komitmen itu disampaikan Zulhas saat menyambut baik audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Keaparatur negara kementerianan Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang dihadapi mitra dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Saya tahu keresahan para mitra. Mitra telah sejumlah yang berpihak korban. Semua laporan tentu akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu lantaran kami juga sedang membangun komunikasi bersama Kepala BGN yang baru,” kata Zulkifli Hasan.
Ia menyebutkan, pihak pemerintah juga akan melibatkan Presidium Mitra MBG dalam forum koordinasi bersama BGN dan pemangku kepentingan lainnya guna mencari solusi atas berbagai kendala yang muncul di lapangan.
“Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Audiensi itu dihadiri perwakilan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG, di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam pertemuan tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah usulan, mengawali dari pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, ketentuan usaha, hingga penguatan komunikasi antara BGN dan mitra pelaksana.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menyebutkan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun penyusunan kebijakan bersama BGN.
Menurut dia, keterlibatan asosiasi dapat menjadi jembatan komunikasi antara BGN dan para mitra sekaligus menolong menyelesaikan persoalan implementasi di lapangan.
Alven juga menilai keterlibatan mitra telah menyerahkan efisiensi anggaran untuk negara.
“Pada awalnya BGN berencana membangun dapur bersama biaya sekitar Rp4 miliar per unit memakai APBN. Namun bersama keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran amat besar. Jika dikalikan bersama target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menyebutkan Program MBG telah memberi dampak ekonomi di wilayah perkotaan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
More Read
Namun, ia menyebut, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil masih merasakan keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang masih belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
