MediaMerdeka.com – Pemerintah Thailand bakal pecat 5.925 pegawai pihak pemerintah daerah atau PNS pada pada bulan ini setelah terbukti terlibat skandal kecurangan ujian masuk ASN. Langkah tegas ini diambil demi membersihkan birokrasi dari praktik korupsi seleksi pegawai.
Skandal ini tercatat sebagai kasus korupsi terbesar dalam sejarah Thailand yang melibatkan sekitar 10.000 orang. Jaringan kejahatan ini sukses dihimpun penyidik sejak terungkap pertama kali pada Juni lalu.
Para oknum memanfaatkan celah dalam seleksi rekrutmen Departemen Administrasi Lokal tahun 2025. Proses ujian tersebut semasih belumnya dipercayakan pelaksanaannya kepada Universitas Srinakharinwirot.
Komite investigasi ujian dan manajemen aparatur negara daerah dijadwalkan menggelar pertemuan penting pada Rabu dan Kamis pekan ini. Langkah tersebut bertujuan mempercepat proses pemecatan para tersangka dari posisinya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liangprasit, mengonfirmasi para administrator lokal akan bergerak cepat di lapangan.
“Para administrator lokal akan bertindak cepat demi mencopot para kecurangan ujian dari jabatan mereka,” tegas Worasit Liangprasit pada Senin.
Penyidik menemukan dugaan praktik jual beli kelulusan bersama nilai fantastis mencapai makin dari 4 miliar baht. Uang tersebut dikumpulkan dari para peserta ujian yang tergiur jaminan kelulusan secara instan.
Padahal persaingan rekrutmen tersebut amat ketat bersama jumlah pendaftar memakini 400.000 peserta. Sementara itu, kuota formasi yang diperebutkan cuma tersedia sesejumlah 6.669 posisi.
Kepihak kepolisianan melalui Biro Investigasi Pusat (CIB) telah menetapkan status tersangka terhadap 13 orang terkait skandal ini. Komisioner CIB Pol Lt Gen Nathasak Chaowanasai mengonfirmasi lima di antaranya telah mengakui perbuatannya.
Seorang aparatur negara senior dari Universitas Srinakharinwirot masuk dalam daftar tersangka yang telah mengakui tuduhan tersebut. Pengakuan ini memperkuat indikasi keterlibatan pihak internal penyelenggara ujian.
Delapan tersangka lainnya diketahui memilih menunda kehadiran saat dipanggil oleh pihak kepihak kepolisianan.
“Saya memperkirakan mereka akan memenuhi panggilan pihak kepolisian pada awal pekan depan,” kata Nathasak Chaowanasai.
Mantan Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, Teeruth Supawiboonpol, turut menjadi salah satu pihak yang menunda pelaporan. Nama Teeruth masuk dalam daftar terperiksa utama yang tengah diburu penyidik.
Penyelidikan intensif ini berawal dari pembongkaran dugaan rekayasa ujian rekrutmen nasional pada Juni 2025. Penemuan awal tersebut membuka tabir jaringan sistematis yang melibatkan aparatur negara tinggi hingga institusi pendidikan.
More Read
Keaparatur negara kementerianan Dalam Negeri kini memfokuskan investigasi pada pembenahan tata kelola administrasi lokal secara menyeluruh. Pemecatan massal ini diharapkan menyerahkan efek jera sekaligus memulihkan integritas sistem rekrutmen ASN di Thailand.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
