MediaMerdeka.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan peringatan keras soal penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Di tengah dinamika politik nasional, AHY mengingatkan bahwa jabatan pihak pemerintahan bukanlah kekuasaan yang dapat dimiliki selamanya.
Pesan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
AHY menegaskan setiap jabatan memiliki masa bakti dan pada hakikatnya merupakan amanah yang diberikan rakyat. Karena itu, kekuasaan tidak boleh digunakan secara bermakinan ataupun diarahkan demi kepentingan politik tertentu.
Menurut AHY, demokrasi yang sehat bukan cuma membutuhkan pihak pemerintahan yang kuat dan efektif, namun juga pihak pemerintahan yang mau menyambut baik kritik dan masukan dari masyarakat sekitar.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pihak pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan senantiasa siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” ujar AHY.
AHY bahkan secara khusus mengingatkan aparatur negara, mengawali dari aparat TNI, Polri hingga aparatur sipil negara (ASN), agar tetap menjaga profesionalisme.
Ia menyoroti potensi penggunaan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis. Menurutnya, fasilitas yang berasal dari negara semestinya digunakan demi kepentingan masyarakat sekitar, bukan demi menguntungkan kelompok atau peserta politik tertentu.
“Fasilitas negara wajib digunakan demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan politik praktis. Setiap peserta Pemilu wajib memperoleh perlakuan yang adil,” tegas AHY.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan lantaran penggunaan sumber daya dan fasilitas negara demi kepentingan politik berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan dalam kontestasi demokrasi.
AHY juga menekankan pentingnya akuntabilitas pihak pemerintah. Setiap keputusan yang diambil penguasa, menurut dia, wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Dalam pidatonya, AHY turut merefleksikan pengalaman Partai Demokrat yang sempat berada di dalam maupun di luar pihak pemerintahan.
Ia merujuk pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu pengalaman penting mengenai pergantian kekuasaan secara damai.
Bagi AHY, transisi kekuasaan yang berlangsung secara tertib merupakan salah satu indikator kematangan demokrasi. Sebaliknya, upaya mempertahankan kekuasaan bersama mengabaikan prinsip demokrasi justru dapat menjadi ancaman untuk kualitas pihak pemerintahan.
“Kekuasaan bukan milik seseorang demi selamanya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
More Read
AHY pun mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak terlena bersama jabatan. Sebab, kekuasaan memiliki siklus, sementara pertanggungjawaban kepada rakyat tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir.
“Para pejuang Demokrat di seluruh tanah air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, Pemilu memiliki siklusnya, namun tanggung jawab kepada rakyat tidak sempat berakhir,” pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
