MediaMerdeka.com – Keputusan pihak pemerintah menaikkan harga Pertamax, produk BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina, dinilai tepat lantaran menolong mengurangi tekanan keuangan Pertamina, menahan beban kompensasi energi, dan mengirim sinyal bahwa pihak pemerintah mengawali makin disiplin menyesuaikan harga energi bersama kondisi minyak dunia dan pelemahan rupiah.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyebutkan kebijakan pihak pemerintah itu makin masuk akal dan memperbaiki kredibilitas rezim Prabowo Subianto di mata pasar atau investor global.
“Jadi, secara prinsip langkah ini tepat,” kata Josua kepada MediaMerdeka.com di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Josua meneruskan pilihan pihak pemerintah demi menaikkan harga Pertamax makin masuk akal dibandingkan bersama menaikkan harga BBM subsidi bagaikan Pertalite dan solar. Alasannya lantaran pengguna Pertamax umumnya makin mampu secara ekonomi dan porsinya terhadap konsumsi rumah tangga makin kecil dibanding Pertalite.
Selain itu bersama harga BBM nonsubsidi yang makin mendekati nilai keekonomian, permintaan BBM impor juga dapat makin terkendali berakibat kebutuhan dolar AS demi impor energi dapat berkurang secara bertahap.
Dalam jangka menengah, sinyal disiplin harga energi dapat menolong persepsi investor terhadap pengelolaan fiskal, terutama apabila pihak pemerintah menerangkan kebijakan ini secara transparan dan konsisten.
Semasih belumnya sejumlah analis mengakui bahwa kebijakan pihak pemerintah menaikkan harga Pertamax pada hari ini telah berimbas positif pada penguatan rupiah dan kinerja IHSG.
Meski demikian ia mengakui bahwa kebijakan ini juga memiliki risiko yang tidak kecil. Kenaikan harga Pertamax yang cukup tajam dapat menambah tekanan inflasi, terutama melalui biaya transportasi, logistik, dan ekspektasi harga.
Walaupun Pertamax bukan BBM yang teramat besar bobotnya dalam inflasi, kenaikan makin dari 30 persen tetap dapat terasa, terutama pada kelompok masyarakat sekitar perkotaan, pengguna kendaraan pribadi, jasa transportasi, serta tersangka usaha kecil yang memakai BBM nonsubsidi.
“Dampak langsung ke inflasi diperkirakan sekitar < 0,1 poin persentase,” kata Josua.
Risiko terbesar, imbuh dia, justru bukan cuma inflasi namun distorsi pasar.
“Selisih harga Pertalite dan Pertamax yang melebar hingga sekitar Rp6.250 per liter dapat mendorong seuntukan pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite,” ia menerangkan.
Jika perpindahan ini terjadi meluas, maka maka beban subsidi Pertalite dapat bertambah, kuota Pertalite makin cepat habis, antrean di SPBU meningkat, dan tujuan awal mengurangi tekanan fiskal menjadi tidak optimal.
Dengan kata lain, pihak pemerintah dapat menghemat dari Pertamax, namun kehilangan seuntukan manfaatnya melalui kenaikan konsumsi Pertalite. Karena itu, penyesuaian harga Pertamax wajib dibarengi pembatasan yang makin rapi pada BBM subsidi agar tepat sasaran.
Josua meneruskan, untuk ekonomi Indonesia, dampaknya akan bersifat campuran. Dalam jangka pendek, kenaikan harga Pertamax cenderung menekan daya beli, menambah biaya usaha, dan memperkuat alasan BI demi menjaga suku bunga tetap tinggi. Ini kurang baik untuk konsumsi dan sektor saham yang sensitif terhadap bunga, bagaikan properti, otomotif, pembiayaan, dan ritel.
“Namun dalam jangka menengah, apabila kebijakan ini sukses mengurangi tekanan impor energi, memperbaiki beban fiskal, dan menjaga kepercayaan investor, dampaknya dapat makin positif terhadap rupiah, SBN, dan IHSG. Kuncinya ada pada kredibilitas kebijakan, bukan sekadar kenaikan harga,” tekan Josua.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
