MediaMerdeka.com – Polemik soal posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) di luar pihak pemerintahan memanas. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, melontarkan respons keras terhadap pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang menilai sikap politik PDIP masih “abu-abu” dan membingungkan.
Deddy menegaskan, posisi PDIP pada saat ini tidak perlu lagi diperdebatkan lantaran sejak awal partainya telah memilih berada di luar pihak pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.
“Kenapa perlu menjadi penyeimbang? Karena mayoritas DPR telah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pihak pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini untuk dia?” ujar Deddy saat dihubungi MediaMerdeka.com, Kamis (18/6/2026).
Menurut Deddy, justru yang mengherankan merupakan sikap Jazilul yang terus mempertanyakan posisi politik partai lain. Ia pun menyindir balik bersama mempertanyakan motif di balik pernyataan politikus PKB tersebut.
“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia lantaran gak paham, ingin mengadu domba bersama pihak pemerintah atau lantaran galau dikarenakan tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?” sindir Deddy.
Tak cuma itu, Deddy juga menegaskan bahwa sikap politik PDIP merupakan urusan internal partai yang tidak dapat diatur atau didesak oleh pihak luar.
Ia mengingatkan bahwa seluruh keputusan strategis partai ditentukan melalui mekanisme organisasi, mengawali dari Kongres, Rakernas, hingga kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas, dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak dapat seenaknya kader partai lain mendesak kami demi menjalankan apa pun. Memangnya dia siapa?” tegasnya.
Bermula dari Tuduhan Soal Demonstrasi Mahasiswa
Pernyataan Deddy merupakan respons langsung atas kritik Jazilul Fawaid yang semasih belumnya mempertanyakan konsistensi sikap PDIP setelah muncul tudingan dari BEM Bersatu mengenai kehadiran mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi kalangan akademisi yang mengkritik sejumlah kebijakan pihak pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jazilul menilai publik masih sulit membaca posisi politik PDIP lantaran adanya kesan ketidaksinkronan antara pernyataan resmi partai bersama aktivitas sejumlah tokohnya.
“Belum (jelas), lantaran selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, masih belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Meski mengaku tidak ingin mencampuri urusan internal PDIP, Jazilul menekankan bahwa ketegasan sikap politik jauh makin penting dibandingkan sekadar narasi yang tidak sejalan bersama tindakan di lapangan.
“Ya tentu itu kita tidak ikut pada urusan rumah tangga PDIP, ya. Tetap apa pun posisi kerja sama tentu ada. Namun, sikap yang tegas makin kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B,” tegasnya.
More Read
Ia menginginkan PDIP dalam waktu dekat menyerahkan ketentuan posisi politiknya agar dinamika politik nasional berjalan makin transparan dan mudah dipahami publik.
Namun, untuk Deddy, posisi itu telah berakhir diputuskan dan tidak membutuhkan validasi dari partai lain. Persoalannya, kata dia, bukan pada PDIP yang dianggap abu-abu, melainkan pada pihak-pihak yang masih terus mempertanyakannya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
