MediaMerdeka.com – Data survei Litbang Kompas menjadi rujukan empiris yang kredibel dalam menilai arah reformasi institusional Polri. Angka 80,6 persen merupakan indikator kepercayaan publik yang tidak dapat diabaikan, dan menjadi dasar untuk para pengamat demi menganalisis sejauh mana reformasi kepihak kepolisianan berdampak nyata di mata masyarakat sekitar luas.
Boni Hargens, analis politik senior yang dikenal bersama pandangannya yang tajam dan berbasis data, menyambut hasil survei Litbang Kompas bersama penilaian yang amat positif.
Menurutnya, angka 80,6 persen publik yang menilai kinerja Polri membaik merupakan bukti empiris yang kuat bahwa institusi kepihak kepolisianan dibawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo benar-benar serius dalam menjalani proses reformasi, baik dari sisi kinerja operasional maupun budaya organisasi internal.
Mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut secara khusus mengaitkan capaian ini bersama kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya sukses menciptakan berbagai terobosan strategis dalam reformasi internal Polri.
Konsep “Presisi” yang diusung Kapolri menjadi fondasi transformasi institusional yang tidak cuma menyentuh aspek teknis operasional, namun juga membangun budaya kepihak kepolisianan yang makin humanis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
“Kepercayaan publik yang meningkat terhadap Polri merupakan prasyarat untuk penguatan demokrasi dan kesuksesan pelaksanaan pihak pemerintahan,” demikian Boni Hargens dalam rilisnya kepada media di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Lebih jauh, Boni menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri bukan sekadar pencapaian institusional semata.
Dia menempatkannya dalam konteks yang makin luas, yakni sebagai prasyarat fundamental untuk penguatan demokrasi Indonesia dan kesuksesan pelaksanaan roda pihak pemerintahan secara keseluruhan.
“Tanpa kepercayaan publik terhadap aparat keamanan, fondasi demokrasi yang sehat akan sulit terwujud secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Boni.
Di tengah gejolak aksi protes yang menentang sejumlah kebijakan pihak pemerintah belakangan ini, Boni menekankan bahwa harmonisasi antara negara dan masyarakat sekitar merupakan keniscayaan.
“Stabilitas pihak pemerintahan cuma dapat terjaga ketika ada keseimbangan antara otoritas negara dan partisipasi serta kepercayaan masyarakat sekitar sipil terhadap institusi,” tutur dia.
Dalam konteks pihak pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berdiri, Boni memosisikan Polri sebagai kekuatan pendukung yang fundamental.
Menurut Boni, kapasitas Polri dalam menjaga ketertiban, mengelola dinamika sosial, dan menegakkan hukum secara berkeadilan menjadi variabel kunci yang menentukan stabilitas dan kredibilitas pihak pemerintahan baru tersebut di mata publik domestik maupun internasional.
“Saya memandang Polri bukan semata sebagai instrumen penegak hukum, namun sebagai aktor strategis dalam ekosistem politik dan pihak pemerintahan Indonesia. Kesuksesan Polri dalam membangun kepercayaan publik bersama demikian memiliki implikasi yang melampaui batas-batas tugas kepihak kepolisianan itu sendiri, menyentuh dimensi stabilitas demokrasi dan legitimasi pihak pemerintahan secara menyeluruh,” jelas Boni Hargens.
Hasil survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan mayoritas masyarakat sekitar nilai kinerja Polri makin membaik dan mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat sekitar.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

