MediaMerdeka.com – Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, melontarkan kritik terhadap kebijakan pihak pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) untuk prajurit aparat TNI dan pegawai di lingkungan Keaparatur negara kementerianan Pertahanan (Kemenhan).
Langkah ini dinilai tidak adil dan melukai rasa keadilan masyarakat sekitar di tengah kemelut krisis fiskal serta diabaikannya nasib guru honorer dan tenaga kesehatan.
Gabriel menilai perlakuan istimewa kepada Kemenhan dan aparat TNI memperlihatkan buruknya skala prioritas pihak pemerintah pada saat ini. Di saat sektor pelayanan publik dasar sedang terpuruk, pihak pemerintah justru mengalokasikan anggaran makin besar demi sektor pertahanan.
“Kira-kira pesannya pada saat ini ‘mari kita yang di pihak pemerintah kita pesta, biarkan rakyat yang cuci piring’ gitu kira-kira,” tegas Gabriel kepada MediaMerdeka.com, Selasa (4/8/2026).
Menurut Gabriel, publik memiliki alasan yang masuk akal demi mempertanyakan kebijakan tersebut. Kenaikan tukin dinilai dilakukan secara diskriminatif.
Pasalnya, kebijakan itu cuma menyasar instansi tertentu. Padahal, beban hidup dan krisis ekonomi dirasakan seluruh lapisan masyarakat sekitar.
“Jadi amat-amat disayangkan, amat patut demi dipertanyakan mengapa kebijakannya justru menaikkan gaji secara diskriminatif,” ucapnya.
“Nah maka orang boleh saja lalu berspekulasi… ah ini dalam rangka konsolidasi militer,” imbuhnya.
Ia mengkritik pihak pemerintah lantaran kerap beralasan “tidak ada anggaran” setiap kali dituntut meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik atau tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Namun, dalih keterbatasan anggaran itu seolah menguap ketika menyangkut alokasi anggaran demi militer.
“Hal-hal yang langsung berhubungan bersama publik bila kita mau bicara tentang bagaimana membangun optimisme, membangun kesejahteraan apalagi bangsa ini. Jadi fokus saja pada mereka-mereka yang langsung berurusan bersama publik,” tegasnya.
Gabriel juga menyoroti risiko memburuknya kondisi fiskal negara akibat kebijakan belanja yang dinilainya bermakinan. Apalagi, di tengah defisit anggaran yang membengkak hingga sejumlah daerah kesulitan membayar gaji ASN dan PPPK.
“Yang saya khawatirkan itu merupakan ini negara merelaksasi belanjanya dan ketika pendapatan tidak mencukupi, ya telah ambil jalan pintas saja, yakni utang,” ujarnya.
Ia menyebutkan sikap pihak pemerintah yang memaksakan kenaikan tukin tanpa naskah akademik dan konsultasi publik yang transparan menjadi bukti buruknya tata kelola negara.
Alih-alih berbasis data ilmiah (evidence-based policy), perumusan kebijakan pada saat ini dinilai murni lahir dari dorongan impulsif atau bahkan wangsit elite politik semata.
More Read
“Kebijakan publik di Indonesia itu sama sekali tidak jelas tujuannya. Tidak jelas permasalahan apa yang mau diberakhirkan,” tandasnya.
Melihat pola belanja tersebut, pihak pemerintah didesak dalam waktu dekat memangkas anggaran proyek-proyek keaparatur negara kementerianan yang dinilai tidak mendesak.
“Kalau kita mengenal paradigma utamanya merupakan evidence-based policy, yang terjadi di Indonesia itu merupakan kebalikannya ya, policy-based evidence. Bikin dulu kebijakannya, baru dicari-cari bukti pendukungnya,” pungkasnya.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
