MediaMerdeka.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan hasil proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait 10 korporasi sawit yang diduga menjalankan manipulasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Hal ini diungkap Menkeu Purbaya saat menghadiri Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah seluas 30 hektare oleh PT Lippo Cikarang Tbk kepada Pemerintah di Wisma Danantara, Jakarta, pada Senin (29/6/2026). Diketahui acara itu juga dihadiri Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
“Pak Ateh masih dapat kerja Pak? Yang pada hari semasih belumnya masih belum berakhir tuh, yang 10 korporasi itu,” sindir Purbaya dalam acara tersebut yang disiarkan virtual, dikutip Selasa (30/6/2026).
Dalam percakapan tersebut, Purbaya baru mengetahui bahwa ada data yang masih kurang. Namun ia siap demi kembali menyerahkan data tambahan demi keperluan audit BPKP.
“Data kurang? Oh enggak sempat kasih tau. Oh gitu ya, nanti saya follow up Pak. Nanti saya ke kantor esok hari deh biar diberesin. Biar bila ada ini jadi, nanti jangan sampai terbebani sampai enggak dapat berakhir yang itu. Aman kan ya?” timpal dia.
Diketahui 10 korporasi sawit yang diduga manipulasi ekspor CPO ini diungkap Purbaya ketika mendatangi Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kekepala negaraan, Jakarta, bulan lalu.
Meski mengaku kedatangannya atas undangan makan siang, Purbaya terlihat mengangkut sejumlah map. Map-map tersebut berisikan berkas mengenai sejumlah daftar korporasi minyak sawit mentah (CPO) yang menjalankan manipulasi harga ekspor.
Purbaya sengaja mengangkutnya demi berjaga-jaga semisal Presiden Prabowo Subianto bertanya dan mengimbau laporan.
“Ini jaga jaga aja bila biar bila ditanya dapat jawab. Ini ada sejumlah catatan korporasi CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga. Jadi bila ditanya saya akan jawab,” kata Purbaya di kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Bendahara negara ini bahkan berhenti sejenak meladeni pertanyaan awak media terkait kehadirannya di Istana. Ia memperlihatkan lembaran berkas di map yang berisi sejumlah grafik.
“Jadi ini ada 10 korporasi besar, 3 pengapalan, masing masing korporasi saya random pilih. Mereka kelihatan sekali menjalankan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya,” kata Purbaya sembari menyaksikan berkas yang ia tenteng.
Purbaya menerangkan gegara kelakuan perusahan memanipulasi harga ekspor, negara merasakan kerugian.
“Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau bagaikanga apa yg ada di AS. Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi sejumlah. Ada contohnya, nggak mau sebut korporasinya ya saya,” kata Purbaya.
Purbaya menyerahkan contoh bagaimana manipulasi harga tersebut dilakukan oleh sejumlah korporasi.
“Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta impornya di sana US$ 4,2 juta jadi 57 persen bedanya. Ada yang makin gila lagi ada satu korporasi lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta di sana US$ 4 jutaan berubah harga 200 persen,” kata Purbaya.
“Kita mau detensi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin bila ditanya, bila nggak ya nggak usah. Ini 10 besar. Ini baru CPO nanti ada batu bara juga,” lanjutnya lagi.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini

