MediaMerdeka.com – PT Geo Dipa Energi (Persero) mengonfirmasi wacana tukar guling dari Keaparatur negara kementerianan Keuangan (Kemenkeu) bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) batal.
Keputusan ini diambil setelah Presiden RI Prabowo Subianto tidak menyerahkan izin atas rencana pertukaran tersebut, yang mana pertemuan kala itu juga dihadiri eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, mengonfirmasi Geo Dipa tetap dipertahankan berada di bawah naungan Kemenkeu sebagai Special Mission Vehicle (SMV) dan alat fiskal utama pembentuk ekosistem ekonomi hijau.
Ia juga menceritakan bila wacana Geo Dipa ditarik dari Kemenkeu telah ada sejak lama, semasih belum adanya isu tukar guling bersama PNM milik BRI.
“Oh PNM ya. Itu ini saya denger bisik-bisik saja. Jadi kan Geo Dipa itu dari semasih belum ada Danantara, ada PNM, itu memang jadi bahan dari dulu. Jadi Geo Dipa kerap diminta Pertamina, kerap diminta PLN, kerap diminta Keaparatur negara kementerianan BUMN semasih belum ada Danantara. Karena dianggap itu salah kamar, ‘Kok ada energi ada di Keaparatur negara kementerianan Keuangan?’ Kan gitu ya?” ujar Yudistian dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (6/10/2026).
Yudistian mengemukakan bila Kemenkeu sempat membahas peluang tersebut secara mendalam pada Agustus lalu. Namun keaparatur negara kementerianan yang saat itu dipimpin Purbaya berpandangan pentingnya keberadaan BUMN sektor energi terbarukan di bawah naungannya demi menyusun dan mengarahkan kebijakan fiskal hijau nasional.
“Tapi terakhir di bulan Agustus, kami dapat arahan dari Pak Menteri (Purbaya). Kami juga dipanggil sama-sama Pak Menteri, ditanyakan soal peluang itu kayak gimana. Itu yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bila kita mau nyusun ekosistem green economy, itu wajib punya alat fiskal. Alat fiskalnya itu bila green economy, underlaying yang teramat utama infrastrukturnya merupakan energinya dulu, kan gitu. Nah, maka Pak Menteri dan sejumlah dirjen pada saat itu bilang, ‘Kalau kita kasih ke Danantara, ini mah tenggelam aja nih Geo Dipa, enggak akan dapat,” tuturnya.
“Tapi bila dia ada di Keaparatur negara kementerianan Keuangan, boleh jadi kita dapat meng-establish atau meng-crafting yang green economy ecosystem itu yang dari tahun ’88 orang udah sejumlah ngomong soal green economy ecosystem,” lanjutnya lagi.
Hasil dari pembahasan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Geo Dipa di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu amat strategis guna memicu lahirnya ekosistem ekonomi hijau secara terintegrasi bersama SMV Kemenkeu lainnya.
“Di situ cara pandangnya Keaparatur negara kementerianan Keuangan, Pak Menteri dan sejumlah dirjen menyaksikan bahwa itu, dan akhirnya di bulan Agustus yang lalu dan bersamaan bersama pemberitaan juga Pak Menteri sampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa bersama PNM ditukar lantaran tidak diberikan izin oleh Presiden. Intinya itu,” timpal dia.
“Nah, jadi ya mudah-mudahan ini tetap bagaikan ini dan Geo Dipa memang dapat dijadikan jadi alat fiskal pihak pemerintah demi membangun green economy tadi,” tegas Yudistian.
Wacana tukar guling Geo Dipa dan PNM
Semasih belumnya eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bila Keaparatur negara kementerianan Keuangan telah diberikan lampu hijau oleh BPI Danantara demi mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, yang merupakan anak usaha milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
“PNM dalam proses yang berjalan bersama Danantara, bagaikannya telah dapat lampu hijau. Kelihatannya sih mereka mau lepas,” katanya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (15/5/2026).
Sebagai gantinya, PT Geo Dipa Energi milik Kemenkeu akan ‘tukar guling’ atau diambil alih BPI Danantara. Bahkan Purbaya sebenarnya ingin menaungi dua lembaga tersebut, tapi tidak diizinkan.
“Kelihatannya tukar sama Geo Dipa. Saya mau minta dua-duanya enggak boleh,” lanjutnya.
Sayang Purbaya tidak menyebut kapan proses tukar guling antar lembaga ini terjadi. Dia cuma mengakui persetujuan dilakukan dalam dua bulan ke depan.
“Itu kan demi implementasinya memang perlu waktu. Tapi persetujuannya dalam dua pada bulan ini telah berakhir,” jelasnya.
Alasan Purbaya ambil alih PNM
Purbaya beralasan opsi tukar guling PNM dan Geo Dipa bertujuan demi mencari skema terbaik penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia yakin penyaluran KUR makin terintegrasi apabila PNM diambil alih Kemenkeu.
“Yang jelas fokusnya masih gimana departemen keuangan dapat mengambil alih PNM demi supaya dapat kami menyalurkan KUR lewat situ, dan ke depannya dalam sejumlah tahun kami bentuk suatu bank yang disebut bank UMKM betulan,” papar dia.
Ia juga membeberkan perubahan cara kerja PNM usai diakuisisi Kemenkeu. Berbeda dari BRI selaku bank konvensional yang fokus utamanya keuntungan, PNM nantinya bakal menjadi ekosistem penyaluran pembiayaan untuk UMKM yang komprehensif.
“BRI kan profit-oriented, ini (PNM) bukan profit-oriented. Iya enggak rugi, tapi enggak gila-gilaan bunganya. Yang penting merupakan pembiayaannya dapat dilakukan berkesinambungan dan betul-betul menolong UMKM. Nanti didesain ekosistem yang menyeluruh,” bebernya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
