MediaMerdeka.com – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, membeberkan bahwa Keaparatur negara kementerianan Pertahanan membutuhkan anggaran sebesar Rp 667 triliun demi tahun 2027.
Namun, kekinian pagu indikatif yang dialokasikan oleh Keaparatur negara kementerianan Keuangan dan Bappenas baru menyentuh angka Rp 139 triliun.
Hal tersebut disampaikan Sjafrie usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026).
Menurutnya bahwa dinamika geopolitik global menuntut penguatan sistem pertahanan yang makin signifikan.
“Inti dari rapat tadi merupakan penyampaian RKP (rencana kerja pihak pemerintah) dan RKA (rencana kerja anggaran) demi 2027. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa kebutuhan sistem pertahanan negara itu senantiasa dinamis dan senantiasa meningkat lantaran di mana-mana di seluruh dunia, sistem pertahanan negara itu merupakan faktor utama demi menjaga kedaulatan negara, khususnya kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Sjafrie.
Sjafrie menerangkan, bahwa meskipun kebutuhan ideal mencapai ratusan triliun, pihak Kemenhan tetap wajib menyesuaikan bersama arahan dari keaparatur negara kementerianan terkait.
“Oleh lantaran itu, dalam tahun 2027, kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sesejumlah Rp 667 triliun. Ini merupakan konsep yang kita buat bersama terus memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Keaparatur negara kementerianan Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai instrumen dari pertahanan negara,” ujarnya.
“Akan namun, kami juga wajib mengikuti arahan yang telah dikeluarkan oleh Bappenas dan Keaparatur negara kementerianan Keuangan bahwa pagu indikatif yang diberikan kepada anggaran pertahanan ini merupakan Rp 139 triliun,” tambahnya.
Guna memangkas selisih yang besar tersebut, Menhan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun kepada DPR RI.
Sjafrie menilai anggaran pertahanan merupakan investasi penting sebagai pengaman jalannya pembangunan nasional.
“Oleh lantaran itu, kami tadi telah mengusulkan anggaran tambahan melalui Komisi I DPR RI demi diteruskan kepada Badan Anggaran agar kami dapat menambah anggaran sesejumlah Rp 195 triliun rupiah,” kata dia.
“Hal ini tentunya mempunyai makna yang amat besar terhadap kedaulatan negara lantaran sistem pertahanan negara itu merupakan safety belt dari pembangunan nasional,” Sjafrie mengimbuhkan.
Lebih lanjut, Sjafrie memaparkan bahwa tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada pembangunan kekuatan aparat TNI di titik-titik krusial atau center of gravity, termasuk demi misi kemanusiaan dan pembangunan infrastruktur pascabencana.
“Contoh merupakan yang berhubungan bersama center of gravity, baik itu di Papua dan juga di sejumlah tempat lain. Ini memerlukan pembangunan kekuatan,” katanya.
More Read
Di samping itu juga, kata dia, tugas-tugas dinamis demi mendukung pihak pemerintah di dalam hal pembangunan, sarana dan prasarana yang diketahui akibat dari bencana alam.
“Jadi kini aparat TNI juga sedang menjalankan tugas demi membangun jembatan dan sebagainya. Itulah yang kami usulkan kepada Komisi I bersama harapan tambahan ini dapat memperoleh restu dari Badan Anggaran dan disetujui demi menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara di tahun 2027,” pungkaanya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
