MediaMerdeka.com – Amnesty International mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian India memakai senjata peluru pelet, granat, hingga alat kejut listrik demi memukul mundur massa aksi Gen Z di New Delhi. Bukti digital dan rekam medis rumah sakit memperlihatkan makin dari 100 kalangan akademisi merasakan luka-luka akibat tindakan keras petugas lapangan.
Rangkaian gelombang demonstrasi ini dipicu oleh kemarahan publik atas skandal kebocoran dokumen ujian nasional yang menyeret Keaparatur negara kementerianan Pendidikan India. Gelombang protes yang melumpuhkan kawasan Parlemen tersebut meluas hingga memicu desakan pengunduran diri terhadap Menteri Dalam Negeri Amit Shah.
Pemerintah Narendra Modi berulang kali membantah tuduhan kekerasan dan mengklaim bahwa tindakan petugas di lapangan telah sesuai prosedur penanganan massa. Kendati demikian, temuan independen justru memperlihatkan penanganan demonstrasi tersebut secara brutal melanggar aturan internal kepihak kepolisianan India sendiri.
Penahanan aktivis Sonam Wangchuk secara paksa semasih belum aksi puncak menjadi penyulut utama bertambah besarnya jumlah massa perlawanan di jalanan New Delhi. Kelompok pemuda Cockroach Janta Party (CJP) lalu menggerakkan penutupan akses jalan utama kota setelah aksi mogok makan mereka tidak direspons pihak pemerintah.
Petugas kepihak kepolisianan memblokir jaringan komunikasi dan memasang barikade ketat semasih belum melontarkan tembakan gas air mata serta pukulan pentungan listrik secara mendadak. Seluruh bukti visual serta saksi mata yang dihimpun Amnesty Evidence Lab mematahkan klaim resmi kepihak kepolisianan di hadapan Mahkamah Agung India.
“Senjata-senjata tersebut dikerahkan bersama cara yang melanggar hukum dan standar internasional serta pedoman kepihak kepolisianan dalam negeri,” kata Amnesty International dalam pernyataan resminya, dikutip dari Al Jazeera.
Tindakan represif aparat tidak berhenti di ibu kota saja, melainkan meluas hingga penembakan peluru tajam di wilayah Siwan, negara untukan Bihar. Beberapa rekaman video memperlihatkan personel Rapid Action Force menembakkan shotguns birdshot secara langsung ke arah kerumunan massa yang berkumpul.
Jenis amunisi birdshot amat berbahaya lantaran sebaran logamnya tidak terarah dan berisiko tinggi memicu cedera fatal untuk masyarakat sekitar di sekitar lokasi. Pihak kepihak kepolisianan juga mengabaikan pedoman standar bersama tidak menyerahkan peringatan suara semasih belum melepaskan tembakan peluru pelet tersebut.
“Para dokter mengonfirmasi bahwa itu merupakan luka akibat peluru gotri. Syukurlah, tulang-tulang saya selamat, namun tubuh saya merasakan luka parah,” ujar salah satu demonstran kepada Amnesty.
Meskipun kepihak kepolisianan New Delhi sempat menuding laporan pihak korban luka pelet sebagai berita bohong, penyelidikan internal militer justru mengonfirmasi adanya penggunaan amunisi tersebut. Penggunaan senjata peluru pelet sendiri memiliki rekam jejak kelam yang sempat menyebabkan kebutaan massal pada demonstrasi di Kashmir tahun 2016.
“Alih-alih memfasilitasi hak demi berunjuk rasa, pihak berwenang India justru menekannya, pertama-tama melalui pemutusan komunikasi, pemasangan barikade, dan gangguan transportasi. Mereka lalu berupaya memadamkan aksi tersebut bersama penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau bermakinan terhadap para pengunjuk rasa damai, termasuk kalangan anak,” kata Aakar Patel, Ketua Dewan Amnesty International India.
Patut dicermati bahwa pembiayaan dan pembiaran kekerasan ini mencerminkan pengabaian serius terhadap hak asasi manusia dalam menyuarakan pendapat di muka umum.
“Tindakan keras yang bermakinan ini merupakan kekerasan yang direstui negara, yang dikemas sebagai pengendalian massa. Impunitas yang terus berlanjut setelah satu bulan menjadi bukti nyata hal tersebut,” tegas Patel.
Selain peluru pelet, peluncuran granat gas air mata dilakukan secara mendatar ke arah tubuh demonstran, bukan melengkung ke udara sebagaimana diatur panduan PBB. Penggunaan lathi atau pentungan tradisional India juga menjadi sorotan khusus lantaran daya rusaknya yang jauh melampaui standar pentungan konvensional.
More Read
Temuan visual tambahan memperlihatkan keberadaan pria berpakaian sipil yang ikut memukuli peserta aksi di bawah pengawalan langsung dari aparat berseragam resmi. Banyak petugas lapangan sengaja melepas papan nama dan nomor identitas demi menghindari penelusuran tanggung jawab hukum atas kekerasan tersebut.
Aksi unjuk rasa skala besar ini bermula dari kemarahan generasi muda India terhadap penanganan skandal kebocoran soal ujian nasional yang merugikan jutaan pelajar. Kejadian ini memuncak pada 20 Juli ketika ribuan kalangan akademisi mengepung area Parlemen demi menuntut pengunduran diri aparatur negara berwenang.
Kekecewaan yang bertumpuk akibat ketidakadilan sistem pendidikan mendorong aksi sit-in selama satu bulan penuh semasih belum ditanggapi bersama tindakan represif aparat kepihak kepolisianan. Eskalasi politik semakin memanas setelah oposisi pihak pemerintah menjadikan temuan kekerasan pihak kepolisian ini sebagai instrumen tekanan terhadap kabinet Perdana Menteri Narendra Modi.
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
