MediaMerdeka.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang tidak muncul menyerahkan keterangan kepada publik usai menghadiri audiensi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Padahal, pertemuan tersebut membahas hasil kajian KPK yang menemukan sejumlah potensi korupsi dan persoalan tata kelola dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nanik diketahui datang bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen aparat TNI Trenggono. Namun, setelah audiensi berakhir, cuma Agustina yang didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin keluar melalui lobi depan demi menyampaikan hasil pertemuan kepada awak media.
Saat ditanya mengenai keberadaan Nanik, baik Agustina maupun Aminuddin tidak menyerahkan penjelasan. Agustina cuma menyebutkan BGN datang demi menindaklanjuti rekomendasi yang semasih belumnya disampaikan KPK.
“Oleh lantaran itu, kami bentuk tim lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya,” ungkjap Agustina.
“Secara formal tadi kami menyampaikan rencana tindak tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Aminuddin memaparkan sejumlah persoalan yang ditemukan KPK dalam kajian program MBG.
Menurutnya, program bernilai ratusan triliun rupiah itu masih menyimpan potensi korupsi, inefisiensi, dan maladministrasi lantaran tata kelola serta sistem pengawasannya masih belum memadai.
“Hasil kajian kami memperlihatkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya amat minim di bawah lima persen. Mayoritas perputaran uangnya itu kembali ke kota-kota besar,” ungkap Aminuddin.
Ia menerangkan, cuma seuntukan kecil pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berasal dari koperasi desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), berakibat dampak ekonomi program untuk masyarakat sekitar di daerah masih amat terbatas.
“Mereka cuma untukan makan saja satu ompreng per orang per hari tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun bila ada amat kecil sekali,” ujarnya.
Aminuddin juga menyoroti kesiapan BGN yang baru dibentuk namun langsung mengelola anggaran jumbo.
Menurutnya, infrastruktur, organisasi, dan regulasi lembaga tersebut masih belum sepenuhnya siap berakibat berisiko memunculkan persoalan tata kelola.
“Kondisi ini amat rentan terjadi minimal bila kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan,” ucapnya.
More Read
Ia menyebut BGN mengelola anggaran sekitar Rp85 triliun pada 2025 bersama serapan sekitar Rp61 triliun. Sementara pada 2026, anggaran program MBG melonjak menjadi Rp268 triliun.
“Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga masih belum siap telah mendapat anggaran cukup besar bersama anggaran jumbo,” tandas Aminuddin.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
