MediaMerdeka.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Selalu Ada Kopi, Kantor Keaparatur negara kementerianan Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui, serta Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat. Gus Ipul didampingi Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Sejumlah isu dibahas mengawali dari Sekolah Rakyat, layanan sosial demi wilayah Kepulauan Maluku, penanganan masyarakat sekitar adat, hingga usulan pembangunan sentra di Maluku.
Anggota Komisi VIII DPR RI F. Alimudin Kolatlena menyampaikan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut berdampak besar terhadap tingginya biaya logistik, akses pendidikan, dan angka kemiskinan di daerah.
“Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku,” ujar Alimudin.
Ia menilai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi penting demi memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Sekolah Rakyat bersama filosofi memutus rantai kemiskinan ini amat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar Maluku,” katanya.
Saat ini di Provinsi Maluku telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat rintisan, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, yakni Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena menyebutkan daerahnya
telah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Semua tahapan telah kami lalui dan seluruhnya telah siap. Kami menginginkan Kabupaten Seram Bagian Timur dapat diprioritaskan di tahapan pada tahun ini,” ujar Miftah.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul mengimbau seluruh persyaratan teknis dalam waktu dekat dirampungkan agar dapat dibahas bersama Keaparatur negara kementerianan Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.
“Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi seluruh, lantaran sejumlah sekali yang wajib ditentukan mengawali dari kontur tanah sampai AMDAL,” kata Gus Ipul.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui juga menyampaikan usulan pembangunan sentra di Maluku demi memperkuat layanan sosial untuk wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Menurutnya, pada saat ini Maluku masih berada dalam cakupan Sentra Wasana Bahagia Ternate, sementara rentang kendali antarwilayah amat luas dan seuntukan besar kabupaten/kota berada di pulau berbeda.
More Read
“Kami kerap menyambut baik ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar demi ditampung sementara semasih belum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami amat terbatas,” ujar Affandy.
Gus Ipul menyambut positif usulan tersebut dan mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku dalam waktu dekat melengkapi seluruh dokumen pendukung agar usulan pembangunan sentra dapat dibahas makin lanjut.
“Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden,” pungkasnya.***
More Read
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
