MediaMerdeka.com – Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Syarief Sulaeman Nahdi menyebutkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa ketiganya sebagai saksi dan menemukan alat bukti yang cukup.
“Maka tim penyidik menetapkan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Rabu (3/6/2026).
Kasus ini berawal dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional pihak pemerintah.
Menurut Kejagung, program bersama anggaran Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp268 triliun pada 2026 itu sewajibnya dikelola melalui yayasan-yayasan yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk justru terafiliasi bersama aparatur negara dan pegawai BGN.
“Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana demi kejahatan dan terafiliasi bersama aparatur negara atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat demi menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk bersama cara menjalankan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN bersama adanya atensi dari tersangka,” ujar Syarief.
Kejagung menyebut yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
“Dan yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” katanya.
Tak cuma itu, penyidik juga menemukan dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN.
Menurut Kejagung, ketiga tersangka diduga mengarahkan penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) berakibat pengadaan tidak sesuai kebutuhan lapangan dan mengandung praktik mark up.
Sejumlah proyek yang menjadi sorotan antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, pengadaan 32.000 pasang sepatu, puluhan ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
“Saudara DH bersama-sama bersama saudara SS dan saudara LP dalam menjalankan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum menjalankan intervensi kepada PPK berakibat dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan adanya mark up harga pengadaan,” ungkap Syarief.
Meski demikian, Kejagung masih belum mengumumkan nilai tentu kerugian negara dalam perkara tersebut.
More Read
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Dadan, Sony, dan Lodewyk langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
