MediaMerdeka.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menjadi sorotan tajam publik.
Penangkapan ini menambah daftar panjang ketidak berhasilan integritas aparatur negara daerah hasil Pilkada 2024.
Lalu Ahmad Zaini ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga perkara sekaligus: dugaan konflik kepentingan, suap, dan gratifikasi terkait PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Lombok Barat.
Dalam perkara ini, KPK juga menyeret Direktur Utama PT AMGM, Sudirman, dan Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (MSI), Alvonsus Gani.
Ketiganya kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK demi 20 hari pertama.
Namun, di balik teknis hukum tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai efektivitas pembekalan antikorupsi yang selama ini digembar-gemborkan pihak pemerintah.
Komitmen Prabowo dan Kekecewaan Mendagri
Berdasarkan catatan yang ada, Lalu Ahmad Zaini merupakan kepala daerah ke-16 hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi senyap KPK.
Fenomena ini amat ironis mengingat seluruh kepala daerah tersebut telah menjalani retret khusus di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, semasih belum resmi bertugas.
Dalam forum tersebut, mereka diberikan doktrin antikorupsi dan visi pihak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan rasa prihatinnya atas situasi ini. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menyerahkan penekanan keras agar para pemimpin daerah menjauhi praktik lancung.
“Ya saya prihatin lantaran kepala daerah telah kita berikan retret, lalu pembekalan awal, lalu juga telah dibuatkan sistem keuangan makin transparan, lalu juga pembinaan pembinaan telah dilakukan,” kata Tito di kompleks Istana Kekepala negaraan Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tito juga menyoroti bahwa pengumpulan kepala daerah di Sentul oleh Presiden seolah masih belum cukup kuat membentengi integritas individu.
“Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak dapat, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” tambah dia.
More Read
OTT Sebagai Upaya ‘Bersih-Bersih’
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa masifnya penindakan di tingkat daerah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi Presiden Prabowo.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menegaskan bahwa operasi-operasi ini merupakan untukan dari upaya menolong tugas kepala negara dalam menjaga kekayaan negara dari kebocoran.
More Read
“Justru kita ini menolong apa tugas-tugas kepala negara, bagaimana beliau juga concern terhadap pemberantasan korupsi. Kemarin beliau menyampaikan berapa kekayaan negara misalkan ini dikorupsi bocor. Nah ini memang menjadi hal-hal yang KPK, baik di pencegahan dan di penindakan, ini menjadi concern kami juga,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Taufik mengimbuhkan bahwa kesuksesan retret amat bergantung pada personal masing-masing aparatur negara.
“Jadi tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat KPK demi menolong tugas-tugas kepala negara dalam rangka bersih-bersih, gitu ya, kepala daerah yang tidak atau memang sebagaimana tujuan retreat itu sendiri kan demi mengonsolidasi dan menjalankan pihak pemerintahan sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan yang berlaku gitu,” tambah dia.
Mengapa Retret Dianggap Gagal?
Para ahli hukum menyerahkan perspektif kritis mengapa seremoni bagaikan retret di Magelang tidak mampu menghentikan syahwat korupsi.
Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai masalah utama terletak pada sistem politik yang mahal. Menurutnya, penataran tidak akan berguna selama biaya Pilkada masih tinggi.
More Read
“Karena umumnya (selain serakah) korupsi kepala daerah itu biasanya demi mengembalikan modal yang dikeluarkan pada waktu pemilihan,” kata Fickar.
Senada bersama Fickar, Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, justru mengkhawatirkan format retret yang militeristik dan seremonial.
Ia menilai kegiatan tersebut berisiko menyerahkan contoh buruk terkait penggunaan anggaran negara.
“Jadi ya saya khawatir malah mereka belajar dari penyelenggaraan retreat itu sendiri ya berakibat terjadi Tipikor lantaran makin kepada menghamburkan anggaran negara dalam rangka retreat,” ucap Aan.
Aan menegaskan perlunya penghapusan kegiatan serupa di masa depan lantaran dianggap tidak memiliki sense antikorupsi yang kuat.
“Akhirnya ya cuma terkesan menghamburkan uang saja dan itu justru menjadi terinternalisasi ke dalam peserta menggampangkan seluruhnya dan akhirnya tidak ada sense demi berkata tidak kepada korupsi,” tegas Aan.
“Nah bila menghasilkan OTT yang amat besar 16 itu untuk para peserta retreat yang kepala daerah ya ini akhirnya menjadi wajar begitu lantaran penyelenggaranya juga telah tidak punya sense antikorupsi. Maka dari itu ya perlu demi dihapuskan ke depannya,” tandas dia.
Akar Masalah: Dana Non-Budgeter Politik
Mantan Penyidik KPK, Praswad Nugraha, menyerahkan sudut pandang berbeda. Ia menilai retret memang tidak dirancang demi mencegah korupsi, melainkan cuma demi penyelarasan visi kerja.
Baginya, mengaitkan ketidak berhasilan retret bersama maraknya korupsi merupakan hal yang kurang tepat lantaran korupsi di daerah bersifat sistemik.
“Oleh lantaran itu, mengaitkan efektivitas retreat bersama kesuksesan atau ketidak berhasilan dalam mencegah korupsi kami anggap kurang tepat,” ujar Praswad.
Ia mendorong pihak pemerintah demi membenahi aspek fundamental, terutama soal dana non-budgeter politik yang kerap menjadi pemicu utama kepala daerah mencari “sampingan”.
“Apabila pihak pemerintah ingin memperkuat upaya pencegahan korupsi, maka yang perlu dibenahi merupakan aspek-aspek yang makin fundamental,” kata Praswad.
Praswad menekankan bahwa tanpa pembenahan sistem, ruang korupsi akan senantiasa terbuka.
“Selama persoalan mendasar tersebut masih belum dibenahi, ruang terjadinya korupsi akan tetap terbuka meskipun berbagai program pembekalan terus dilakukan,” tegas Praswad.
“Dengan demikian, efektivitas pencegahan korupsi tidak dapat diukur dari keberadaan kegiatan retreat semata, melainkan dari sejauh mana pihak pemerintah mampu menjalankan pembenahan sistem yang menutup ruang terjadinya korupsi dan menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu,” tandas dia.
Daftar Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 yang Terjaring OTT KPK
Berikut merupakan deretan kepala daerah yang tetap terjaring KPK meski telah memperoleh pembekalan:
Tahun 2025:
- Abdul Azis (Bupati Kolaka Timur): Suap proyek RSUD Kolaka Timur.
- Abdul Wahid (Gubernur Riau): Pemerasan proyek jalan dan jembatan.
- Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo): Suap jabatan dan proyek.
- Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah): Suap dan gratifikasi infrastruktur.
- Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi): Suap ijon proyek.
Tahun 2026:
- Sudewo (Bupati Pati): Pemerasan pengisian perangkat desa.
- Maidi (Walikota Madiun): Modus dana CSR dan fee proyek.
- Fadia Arafiq (Walikota Pekalongan): Pengaturan pengadaan jasa outsourcing.
- Muhammad Fikri Thobar (Bupati Rejang Lebong): Suap ijon proyek.
- Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap): Pemerasan dan gratifikasi.
- Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung): Pemerasan dan gratifikasi.
- Edison (Bupati Muara Enim): Suap pengadaan di Dikbud.
- Suhardiman Amby (Bupati Kuansing): Suap jual beli jabatan.
- Syah Afandin (Bupati Langkat): Suap proyek dan seragam sekolah Rp 3,5 miliar.
- Etik Suryani (Bupati Sukoharjo): Pemerasan di lingkungan Pemkab.
- Lalu Ahmad Zaini (Bupati Lombok Barat): Konflik kepentingan dan suap PT AMGM.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
