MediaMerdeka.com – Momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di Gedung Pancasila, Keaparatur negara kementerianan Luar Negeri, Jakarta, mendadak menjadi sorotan. Pasalnya berbagai peristiwa bernuansa politis terjadi dalam peristiwa tersebut.
Peristiwa yang teramat mencolok dan menjadi tanda tanya merupakan tidak terlihatnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam momen tersebut.
Di lain sisi, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencuri perhatian bersama menunjukan keakrabannya bersama Presiden RI kini Prabowo Subianto dalam momen tersebut.
Lantas apa sisi politis dari momen kontras tersebut? Apakah memang pesan dan kesan politik yang amat kuat?
Jokowi Tak Diundang
Absennya Jokowi memang menjadi tanda tanya pasalnya sejumlah eks Presiden dan Wakil Presiden diundang dan hadir dalam momen tersebut.
Memang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku penyelenggara acara semasih belumnya menegaskan bila seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden diundang demi dapat hadir dalam acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut.
“Ini untukan dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif seluruhnya, seluruh Presiden maupun Wakil Presiden tentunya kita undang seluruhnya. Nanti tepatnya di hari Sabtu esok hari ketentuan terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media seluruhnya ya,” ujar Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026).
Namun kondisi tersebut seakan berbanding terbalik, usai Ajudan Jokowi sendiri, yakni AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah membeberkan bahwa ketidakhadiran mantan kepala negara tersebut lantaran tidak diundang.
Apalagi, kata dia, hingga pagi hari H acara semasih belum dimengawali Jokowi masih belum sama sekali menyambut baik undangan, baik secara secarik surat maupun bentuk komunikasi lainmya.
Atas dasar itu lah, kata Syarif, Jokowi tak hadir dan memilih absen dalam peringatan Upacara Hari Lahir Pancasila tersebut.
Dalam acara itu juga sebenarnya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak terlihat hadir.
Prabowo-Mega Mesra
Sebagaimana diketahui, Upacara Hari Lahir Pancasila pada tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara.
More Read
Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Di sela acara perhatian sempat tertuju pada interaksi Prabowo dan Megawati.
Keduanya terlihat berbincang hangat usai upacara semasih belum melanjutkan agenda di dalam Gedung Pancasila.
More Read
Tak sampai di situ, momen tertangkap kamera juga terlihat kala Prabowo menggandeng tangan Megawati seraya berjalan bersama.
Respons PDIP-Gerindra
Menanggapi hangatnya momen Prabowo-Megawati ditanggapi normatif oleh masing-masing partai, baik dari PDIP maupun Gerindra. Kedua partai tidak mau buru-buru bicara soal nuansa politis jelang kontestasi Pemilu 2029 ke depan.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menanggapi santai momen keakraban yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila.
Menurutnya, hubungan baik antara kedua tokoh bangsa tersebut bukanlah hal baru.
Andreas menilai kedekatan yang terlihat di hadapan publik itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia mengingatkan bahwa Megawati dan Prabowo memiliki sejarah panjang dalam hubungan personal maupun politik.
More Read
Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginginkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi momentum membahas berbagai isu strategis terkait arah masa depan bangsa dan negara.
Hasto menilai, hubungan Prabowo dan Megawati selama ini terjalin baik serta dilandasi komitmen yang sama demi menjaga persatuan nasional dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun, Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyambut positif momen keakraban Prabowo-Megawati.
Bahtra menilai, sikap “guyub” yang ditunjukkan kedua tokoh bangsa tersebut menyerahkan pesan kesejukan untuk masyarakat sekitar.
Menurutnya, kebersamaan para pemimpin amat krusial di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu.
Analisis
Mesranya Prabowo dan Megawati dalam acara tersebut, tanpa kehadiran Jokowi direspons oleh sejumlah analis politik.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai kemesraan Prabowo dan Megawati mengangkut pesan komunikasi politik yang amat kuat. Menurutnya, ada dua poin utama yang dapat dibaca dari kedekatan tersebut.
Pertama, ia menyoroti hubungan historis panjang antara Prabowo dan Mega yang penuh dinamika. Kedua, kedekatan ini dianggap sebagai strategi Prabowo demi memperlihatkan bahwa partai di luar pihak pemerintahan, dalam hal ini PDIP, dapat berjalan beriringan bersama penguasa.
“Secara pesan komunikasi politik, Prabowo ingin menegasikan bahwa partai oposisi bukan berarti tidak dapat sejalan dan mesra bersama pihak pemerintah. Ini juga dapat menyerahkan sinyal pada Jokowi bahwa daya tawar politiknya telah mengawali tereduksi di era pihak pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Hasyibulloh saat dihubungi MediaMerdeka.com.
Senada bersama Hasyibulloh, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menyoroti kejanggalan absennya Jokowi. Arifki mengingatkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional justru diterbitkan pada era pihak pemerintahan Jokowi.
“Menariknya merupakan bagaimana harmonisnya komunikasi antara Pak Prabowo bersama Bu Mega sebagai simbol persatuan. Namun di sisi lain, kita menyaksikan tidak ada Pak Jokowi, padahal Keppres perayaan itu dikeluarkan di eranya,” kata Arifki.
Arifki juga menyinggung isu mengenai undangan acara yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut. Ia mempertanyakan apakah absennya Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—mengingat cuma Megawati mantan kepala negara yang hadir—didikarenakankan lantaran tidak diundang atau alasan lain.
“Kalau kita baca di sejumlah media, ada pernyataan dari pihak Pak Jokowi bahwa beliau tidak diundang oleh BPIP. Padahal semasih belumnya BPIP menegaskan akan mengundang seluruh mantan kepala negara. Ini menjadi simbol politik yang muncul di publik,” tuturnya.
Lebih jauh, Arifki menyaksikan fenomena ini sebagai indikasi adanya “cerita lama” yang masih belum usai antara PDIP dan Jokowi. Menurutnya, publik dapat membaca hal ini sebagai bentuk persaingan politik yang semakin sengit antara kubu Banteng bersama Jokowi, yang kini tak lagi memegang tampuk kekuasaan tertinggi.
“Apakah ini menandakan sengitnya persaingan PDIP bersama Pak Jokowi? Jika benar beliau tidak diundang, ini memperlihatkan adanya sentimen politik yang masih kuat di tengah momentum sakral ini,” pungkas Arifki.
Adapun Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa, menyebut momen kehangatan pada Hari Lahir Pancasila pada hari semasih belumnya bukan sekadar seremoni.
“Secara komunikasi politik, ini mengirimkan pesan bahwa Presiden tidak ingin ada kubu-kubuan, tidak ingin ada yang merasa ditinggal. Pak Prabowo memang konsisten bersama politik merangkul, dan itu terlihat jelas di momen Harlah Pancasila pada hari semasih belumnya,” ujar Hensa kepada wartawan.
Lebih lanjut, Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini mencermati perubahan sikap PDIP pasca pernyataan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang menyebut masalah bangsa pada saat ini sebagai warisan pihak pemerintahan Joko Widodo.
Menurutnya, langkah PDIP ini bertujuan menempatkan diri sebagai pendukung Prabowo sekaligus memisahkan diri dari bayang-bayang Jokowi.
“Ini pun menandakan bahwa PDI Perjuangan kini semakin ke sini mendekat, dan telah terangkul oleh pak Prabowo, meski dalam posisi masing-masing mereka tak wajib bermusuhan kan dan ini sekaligus jadi ajang buat PDI Perjuangan bila mereka memang telah tak bersama Jokowi,” katanya.
Namun di saat yang sama, Jokowi tidak tinggal diam. Dengan rencana tur keliling Indonesia bersama PSI, Hensa membaca adanya upaya Jokowi menjaga eksistensi politik keluarga dan posisi Gibran Rakabuming Raka menuju 2029.
Situasi ini menempatkan Prabowo dalam posisi yang menantang. Di satu sisi ia membutuhkan legitimasi politik dari PDIP, namun di sisi lain ia tidak dapat meninggalkan ekosistem pendukung yang dibangun bersama Jokowi.
“Prabowo itu politisi yang tahu betul cara menjaga hubungan di sejumlah arah sekaligus. Tapi kini, dua arah itu mengawali bergerak ke tujuan yang berbeda. PDI Perjuangan makin mesra, Jokowi makin aktif. Dan Prabowo ada di tengah. Apakah ini masalah? Belum tentu. Tapi apakah ini ujian? Sudah tentu. Yang menarik justru bukan siapa yang dipilih Prabowo, melainkan seberapa lama ia dapat menjaga keseimbangan itu,” ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
