MediaMerdeka.com – Kasus tukang becak asal Kulon Progo, Timbul (49), yang dianggap kaya raya lantaran masuk dalam desil 9 membuka kontak pandora betapa semunya data pihak pemerintah dalam memandang status kemiskinan penduduknya sendiri.
Di atas kertas, posisi itu menciptakannya seolah-olah masuk kelompok masyarakat sekitar bersama tingkat kesejahteraan tinggi. Padahal, kesehariannya jauh dari gambaran tersebut.
Timbul masih menarik becak di Malioboro demi membiayai keluarganya. Bahkan ketika anaknya, Lutfi Arya Wijaya (18), diterima kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Timbul wajib memutar otak agar biaya pendidikan anaknya tetap terpenuhi.
Lutfi sendiri memahami kondisi ekonomi keluarganya. Uang saku sekitar Rp20.000 sehari tidak senantiasa dihabiskan demi jajan. Seuntukan justru disisihkan demi ditabung.
Timbul pun tetap berkomitmen membiayai kuliah anaknya. Ia tidak ingin Lutfi mengikuti jejaknya sebagai tukang becak. Ia ingin anaknya memiliki pilihan hidup yang makin luas.
Mengapa Timbul Bisa Masuk Desil 9?
Menurut Kepala BPS Amalia Widyasanti, persoalannya bukan lantaran Timbul tiba-tiba menjadi kaya. Status tersebut muncul lantaran data kesejahteraannya masih belum diperbarui.
BPS lalu menjalankan pemutakhiran dan posisi Timbul kini berada di desil 3.
Kasus ini memperlihatkan satu persoalan penting dimana data kemiskinan amat bergantung pada seberapa mutakhir data yang digunakan. Jika kondisi terbaru seseorang masih belum masuk ke dalam sistem, status ekonominya di atas kertas dapat berbeda jauh bersama kehidupan sehari-hari.
“Jadi, kuncinya merupakan pemutakhiran menjadi kunci, supaya datanya sesuai bersama fakta yang terbaru,” kata Amalia di Istana Negara pekan lalu.
Kemiskinan Memang Bisa Terlihat Berbeda
Data kemiskinan di Indonesia memang amat kacau balau, lantaran kemiskinan Indonesia diukur memakai standar yang berbeda.
BPS memakai pendekatan Cost of Basic Needs (CBN). Pengukurannya mempertimbangkan kebutuhan makanan bersama standar minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, ditambah kebutuhan nonmakanan bagaikan perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.
Bandingkan bersama standar Bank Dunia yang telah di pakai hampir diseluruh negara du dunia ini yang memakai garis kemiskinan internasional demi membandingkan kondisi antarnegara.
More Read
Dalam proyeksi Bank Dunia edisi April 2026, sekitar 64,2% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan US$8,30 per hari. Angka tersebut jauh makin tinggi dibandingkan Thailand 10,1%, Vietnam 17,9%, Brasil 20,4% dan Malaysia 1%.
Namun, angka tersebut bukan berarti 64,2% masyarakat sekitar Indonesia dikategorikan miskin berdasarkan ukuran nasional BPS.
Bank Dunia sendiri menempatkan garis kemiskinan internasional sebagai benchmark antarnegara, sementara itu garis kemiskinan nasional makin relevan demi kebijakan di masing-masing negara.
Dengan kata lain, seseorang dapat tidak masuk kategori miskin menurut ukuran nasional, namun masih tergolong rentan apabila memakai standar pengeluaran internasional.
Lalu, Apa Kaitannya bersama Pernyataan Prabowo?
Presiden Prabowo Subianto mengeklaim pihak pemerintahannya telah mengeluarkan jutaan masyarakat sekitar Indonesia dari kemiskinan selama dua tahun pertama pihak pemerintahannya.
Dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Prabowo menyebutkan pihak pemerintah akan terus mengangkat sesejumlah-sejumlahnya rakyat keluar dari kemiskinan.
Prabowo ingin masyarakat sekitar memiliki penghasilan yang layak, mampu memenuhi kebutuhan pangan dan mempunyai rumah yang layak. Pemerintah juga ingin masyarakat sekitar tidak lagi bergantung pada rentenir dan dapat memperoleh akses pinjaman lunak.
Optimisme tersebut memperlihatkan ambisi pihak pemerintah demi menurunkan kemiskinan. Namun, kasus Timbul menyerahkan pelajaran bahwa mengukur kesuksesan pengentasan kemiskinan tidak cukup cuma bersama menyaksikan angka di dalam database.
More Read
Mengapa Kemiskinan Bisa Terlihat “Semu”?
Kasus Timbul memperlihatkan setidaknya ada tiga lapisan persoalan.
Pertama, persoalan data. Status desil dapat berubah ketika data kesejahteraan diperbarui. Karena itu, data yang tidak mutakhir berpotensi menciptakan orang miskin terlihat makin sejahtera dari kondisi sebenarnya.
Kedua, persoalan standar. Kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia memiliki tujuan dan metodologi berbeda. Angka 64,2% dari Bank Dunia tidak dapat langsung disamakan bersama angka kemiskinan nasional BPS.
Ketiga, persoalan kerentanan. Tidak masuk kategori miskin bukan berarti seseorang telah hidup mapan. Seorang tukang becak bagaikan Timbul barangkali masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun biaya besar bagaikan kuliah anak dapat menjadi tekanan finansial yang amat berat.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
