MediaMerdeka.com – Nama Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjelma menjadi fenomena baru di jagat ekonomi nasional. Baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya langsung melesat menjadi trending topic dan berubah menjadi salah satu aparatur negara kementerian teramat populer di kabinet.
Bukan tanpa alasan. Gaya bicara Purbaya yang ceplos-ceplos, blak-blakan, dan minim basa-basi menciptakan publik serta tersangka pasar merasa memperoleh sosok baru di Keaparatur negara kementerianan Keuangan. Di tengah birokrasi yang selama ini dikenal penuh bahasa normatif, Purbaya tampil berbeda: berani, lugas, dan kadang kontroversial.
Media pun bagaikan tak sempat kehadapatn bahan. Hampir setiap pernyataan Purbaya menjadi headline. Dari komentar soal rupiah, pajak orang kaya, subsidi energi, hingga kritik terhadap birokrasi fiskal, seluruhnya viral di media sosial.
Efeknya Terasa Cepat di Pasar Keuangan.
Investor asing mengawali masuk deras. Optimisme terhadap arah ekonomi Indonesia meningkat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan sempat menembus level psikologis 9.000 pada akhir 2025 level yang semasih belumnya cuma menjadi angan-angan tersangka pasar.
Kala itu, muncul istilah baru di kalangan analis dan publik: “Purbaya Effect”.
Istilah tersebut menggambarkan euforia pasar terhadap sosok Purbaya yang dianggap mampu mengangkut energi baru untuk ekonomi nasional. Kombinasi komunikasi agresif, keberanian mengambil keputusan, serta citra pro-pasar menciptakannya dipuja investor.
Bahkan sejumlah pengamat menyebut Purbaya sebagai “market darling” baru pihak pemerintah. Namun bagaikan sejumlah kisah euforia pasar lainnya, bulan madu itu tampaknya tak berlangsung lama.
Memasuki 2026, mengawali muncul retakan di balik optimisme besar tersebut. Sejumlah indikator ekonomi memperlihatkan perlambatan. Daya beli masyarakat sekitar mengawali melemah, industri manufaktur tersendat, PHK di sejumlah sektor meningkat, dan tekanan terhadap kelas menengah makin terasa.
Pasar yang Semasih belumnya Bergairah Perlahan mengawali Goyah
IHSG tak lagi perkasa bagaikan akhir tahun lalu. Rupiah bergerak fluktuatif. Investor mengawali mempertanyakan apakah “Purbaya Effect” cuma sebatas sentimen jangka pendek atau benar-benar ditopang fondasi ekonomi yang kuat.
Situasi makin rumit lantaran gaya komunikasi Purbaya yang dulu dianggap menyegarkan kini mengawali dipandang seuntukan pihak sebagai bumerang. Pernyataan-pernyataannya yang spontan kerap memicu polemik baru dan menambah ketidaktentuan di pasar.
Apakah ‘Purbaya Effect’ telah habis atau justru menjadi ‘Purbaya Pretext’?
Di tengah rupiah yang goyah, IHSG yang tersungkur, dan utang negara yang mendekati Rp10.000 triliun, Purbaya justru tampil bersama sejumlah dalih alias pretext. Alih-alih meredam kecemasan pasar, Purbaya memilih memainkan narasi pembanding bersama menyebut kondisi Indonesia makin baik dari Eropa, makin hati-hati dari Amerika Serikat, bahkan makin sehat dibanding negara-negara tetangga.
Kritik media asing dianggap bermakinan. Investor diminta “serok bawah”. Rupiah disebut cuma terkena sentimen jangka pendek.
Namun di balik seluruh optimisme itu, muncul pertanyaan yang mengawali menggema di pasar, apakah ini penjelasan ekonomi yang rasional, atau sekadar dalih Purbaya saja demi menutupi retakan yang mengawali terlihat?
Utang Rp 9.920 Triliun dan Logika “Masih Aman”
Pemerintah mencatat posisi utang mencapai Rp 9.920,42 triliun hingga akhir Maret 2026. Dalam tiga bulan saja, angkanya bertambah Rp 282,52 triliun. Mayoritas berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang kini mendominasi 87,22 persen komposisi utang.
Tetapi untuk Purbaya, angka hampir Rp10.000 triliun bukan persoalan besar. Ia berkali-kali menekankan satu indikator yakni rasio utang terhadap PDB yang masih 40,75 persen, jauh di bawah batas 60 persen dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Secara teknis, pernyataan itu memang benar. Rasio utang Indonesia masih makin rendah dibanding sejumlah negara maju. Namun pasar tidak cuma membaca angka rasio. Investor juga membaca kemampuan bayar, kualitas belanja negara, stabilitas mata uang, hingga kredibilitas fiskal jangka panjang.
Masalahnya, ketika pihak pemerintah terlalu fokus membandingkan diri bersama negara yang makin buruk, pasar justru mengawali bertanya: mengapa standar pembandingnya senantiasa negara yang sedang bermasalah?
Di titik inilah istilah “Purbaya Pretext” menemukan momentumnya, sebuah pola komunikasi yang cenderung menggeser fokus dari persoalan inti menuju pembenaran komparatif. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira bahkan menyebut Purbaya cuma menggertak saja. “Bluffing saja” kata Bhima kepada MediaMerdeka.com.
Ketika Kritik Dijawab bersama “Harusnya Puji Kita”
Respons Purbaya terhadap kritik media Inggris The Economist menjadi contoh teramat gamblang. Majalah itu menyoroti risiko belanja negara yang membengkak, potensi melemahnya disiplin fiskal, serta meningkatnya intervensi negara dalam ekonomi nasional. Kritik yang sebenarnya lazim dalam dunia ekonomi global.
Namun jawaban Purbaya justru bernada defensif. Ia mengimbau agar Indonesia dibandingkan bersama negara-negara Eropa yang memiliki rasio utang mendekati 100 persen PDB. Ia bahkan menyebutkan The Economist sewajibnya memuji pihak pemerintah Indonesia lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sukses mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), tertinggi dalam 14 kuartal terakhir. Capaian ini membebaskan Indonesia dari “kutukan” pertumbuhan ekonomi yang semasih belumnya senantiasa mandek di angka 5 persen.
Disisi lain Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meragukan validitas angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam laporan terbarunya, LPEM menilai angka tersebut kebarangkalian terlalu tinggi dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil. LPEM menemukan adanya inkonsistensi internal dalam data produksi BPS. Di satu sisi, sektor industri pengolahan tercatat tumbuh 5,04 persen yoy pada kuartal I-2026. Namun di sisi lain, sektor listrik, gas, dan air justru merasakan kontraksi sebesar 0,99 persen yoy pada periode yang sama.
Menurut LPEM, kondisi ini sulit dijelaskan secara logis lantaran industri manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia. “Jika pasokan listrik merasakan kontraksi, maka pertumbuhan manufaktur tersebut sulit dibenarkan secara fisik,” dikutip dari laporan tersebut, Selasa (12/5/2026).
Berdasarkan koreksi atas inkonsistensi tersebut, LPEM memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebenarnya berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen, bersama estimasi tengah sekitar 4,89 persen.
Salah satu kritikan itu justru menciptakan Purbaya merasa heran dan melontarkan pernyataan bernada kesal, “angka jelek ribut, angka tinggi ribut”, mempertanyakan apa sebenarnya yang diinginkan para kritikus.
Di mata pasar, respons semacam ini mengandung problem komunikasi serius. Sebab investor global tidak mencari aparatur negara yang marah terhadap kritik. Mereka mencari aparatur negara yang mampu menerangkan risiko secara jernih dan memperlihatkan arah mitigasi yang meyakinkan.
Apalagi, kritik terhadap fiskal Indonesia muncul bukan tanpa alasan. Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto mengangkut agenda belanja besar bagaikan makan bergizi gratis, pembangunan strategis, hingga ekspansi peran negara dalam ekonomi. Semua membutuhkan uang dalam jumlah amat besar.
Artinya, pertanyaan soal disiplin fiskal memang tidak dapat disapu cuma bersama kalimat “masih aman”.
IHSG Jatuh, Investor Diminta “Serok”
Ketika IHSG ambles hampir 4 persen ke level 6.470, Purbaya kembali memilih pendekatan optimistis ekstrem.
“Serok bawah kini,” katanya.
Apalagi saat itu tekanan datang dari kombinasi faktor global dan domestik: aksi jual di Wall Street, konflik Timur Tengah, serta kekhawatiran terhadap kondisi fiskal dan rupiah.
Pengamat pasar modal Irwan Ariston menyebutkan, secara teknikal arah IHSG masih berada dalam tren bearish. “Arah pergerakan IHSG secara technical masih bearish, walau dapat saja terjadi kebarangkalian technical rebound alias naik sesaat demi lalu muncul tekanan lagi,” ujar Irwan.
Ia mengimbuhkan, sejumlah faktor eksternal dan domestik masih menjadi pemberat pasar. Selain dampak rebalancing MSCI, pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.500 per dolar AS turut menyerahkan sentimen negatif.
“Selain dari pengaruh MSCI, pada saat ini faktor nilai tukar rupiah yang sekitar Rp17.500 per USD memberi efek negatif tersendiri,” jelasnya.
Irwan juga menyoroti faktor non-ekonomi, terutama terkait ketentuan hukum di dalam negeri yang dinilai dapat mempengaruhi kepercayaan investor.
“Tiadanya keadilan dan ketentuan hukum bagaikan ini amat menghancurkan pondasi kepercayaan dalam berinvestasi. Cepat atau lambat, ini dapat semakin memperburuk situasi yang telah buruk pada saat ini,” katanya.
Pasar memahami bahwa aparatur negara negara perlu menenangkan situasi. Tetapi ketenangan berbeda bersama penyangkalan.
Rupiah Rp17.660 dan Trauma 1998
Bagian teramat sensitif muncul ketika rupiah melemah hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS.
Purbaya menyebutkan pelemahan itu makin sejumlah dipicu sentimen negatif dan ketakutan bahwa Indonesia akan kembali bagaikan krisis 1997-1998. Ia menegaskan situasi kini berbeda lantaran ekonomi masih tumbuh dan masih belum masuk resesi.
Pernyataan itu seuntukan benar. Fundamental Indonesia memang tidak sama bersama 1998. Cadangan devisa makin kuat, perbankan makin sehat, dan sistem fiskal makin disiplin.
Ketika pihak pemerintah terlihat terlalu sibuk menyangkal risiko, pasar justru dapat membaca adanya kepanikan tersembunyi. Termakin Purbaya juga mengakui pihak pemerintah mengawali kembali masuk pasar obligasi secara signifikan demi menjaga stabilitas.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memperingatkan bahwa depresiasi rupiah akan langsung mengerek biaya distribusi dan logistik nasional akibat naiknya harga bahan bakar. Dampak domino dari kenaikan ini ditentukan bakal memukul berbagai sektor, baik demi bahan baku industri, barang penolong, hingga barang konsumsi langsung.
“Akan ada kenaikan harga dalam 2-3 bulan ke depan. Yang telah mengawali merupakan plastik lantaran barangnya langka, distribusi mahal, sekalinya dapet, nilai rupiahnya melemah,” ujar Huda saat dihubungi MediaMerdeka.com pada Senin (18/5/2026).
Huda mengimbuhkan, efek kenaikan harga komoditas dasar bagaikan plastik ini akan merembet ke segala arah lantaran sifatnya yang krusial untuk kemasan industri. Imbasnya tidak cuma dirasakan oleh masyarakat sekitar perkotaan, melainkan hingga ke pelosok daerah. “Apakah di desa gak ada plastik? Tentu saja sejumlah dan itu menggerus dompet masyarakat sekitar desa juga,” jelasnya.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
