MediaMerdeka.com – Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Denni Puspa Purbasari, mengingatkan pihak pemerintah agar tidak memperkeruh situasi ekonomi domestik di tengah ketidaktentuan global yang masih tinggi.
Menurut dia, kondisi eksternal yang penuh tekanan sewajibnya direspons bersama kebijakan yang hati-hati dan terukur, bukan justru melahirkan aturan-aturan baru yang membingungkan tersangka usaha maupun masyarakat sekitar.
Apalagi, tekanan ekonomi global pada saat ini datang dari sejumlah arah sekaligus. Mulai dari ketidaktentuan suku bunga Amerika Serikat, potensi kenaikan suku bunga Jepang, hingga risiko gejolak pasar keuangan dunia.
“Kalau situasi eksternalnya itu demikian, maka imperatif kita ini wajib menciptakan situasi domestik itu kuat,” kata Denni saat Bincang Pakar FEB UGM, Rabu (10/6/2026).
Ancaman terhadap perekonomian nasional dapat menjadi makin serius ketika tekanan eksternal bertemu bersama kebijakan domestik yang tidak matang.
Denni menilai gejolak ekonomi yang awalnya masih belum terlalu akut dapat berubah menjadi tidak terkendali apabila pihak pemerintah justru menambah ketidaktentuan di dalam negeri.
“Sekali satu kejadian itu terjadi secara simultan bersamaan bersama depresiasi itu sendiri, berakibat meskipun depresiasinya itu tidak tergolong akut, tapi bila lalu ada faktor lain atau event lain yang itu lalu berdampak negatif,” ujarnya.
Ia mengkritik pola kebijakan pihak pemerintah yang dinilai kerap diumumkan secara mendadak tanpa kesiapan aturan teknis maupun konsultasi yang memadai bersama pemangku kepentingan. Kondisi tersebut tak jarang menciptakan dunia usaha memilih menahan aktivitas lantaran takut tersandung persoalan administratif dan regulasi.
“Jangan sampai regulasi sejumlah dikeluarkan, statement-nya mendahului dari barangnya, barangnya tidak dapat dicari di sumber situs pihak pemerintah misalnya saja, terus lalu dilakukannya kurang konsultasi terhadap para stakeholders, dan lalu implementasinya tiba-tiba,” tuturnya.
Menurut Denni, dampak dari kebijakan yang tidak matang dapat langsung terasa terhadap aktivitas ekspor nasional. Banyak produk ekspor Indonesia bersifat mudah rusak berakibat keterlambatan akibat aturan yang tidak jelas justru dapat menghambat masuknya devisa yang dibutuhkan demi menopang nilai tukar rupiah.
“Ini menciptakan dunia usaha atau masyarakat sekitar juga yang sehari-hari menjalankan aktivitasnya tiba-tiba tarik rem,” imbuhnya.
Pemerintah diminta makin disiplin mengikuti mekanisme penyusunan kebijakan yang benar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sensitif. Kehati-hatian menjadi penting agar kebijakan pihak pemerintah tidak malah memicu kepanikan baru di masyarakat sekitar maupun pasar.
“Jadi mengambil respons kebijakan pun wajib lalu melalui proses yang itu mengikutilah apa yang para ahli itu telah sarankan,” ujarnya.
Senada, Ekonom UGM Evi Noor Afifah menilai pihak pemerintah terlalu kerap memakai faktor eksternal sebagai penjelasan utama atas tekanan ekonomi yang terjadi.
More Read
Padahal, menurut dia, sejumlah analisis memperlihatkan persoalan internal bagaikan risiko fiskal dan belanja negara yang tidak efektif justru ikut memperburuk situasi.
“Jadi eksternal itu bukan yang utama, tapi yang utamanya merupakan di internal sendiri,” kata Evi.
Sementara itu, Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai kritik keras dari kalangan akademisi belakangan muncul akibat adanya frustrasi terhadap pihak pemerintah yang dianggap tidak lagi mau mendengar masukan berbasis data. Ia menyebut seuntukan pengambil kebijakan justru terkesan mengabaikan realitas ekonomi yang sedang terjadi.
More Read
“Sekarang beneran bukan sekedar enggak diterima (saran dari ahli), tapi malah kita dinyinyir, malah kita dibilang itu merupakan ekonom TikTok, segala macam,” kata Wisnu.
Artikel ini telah tayang di sumber aslinya. Baca selengkapnya di Sini
